Kronologi Bahlil Lahadalia Embuskan Isu Presiden 3 Periode, Kini Justru Heran karena Kembali Ramai

TRIBUNNEWS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan awal mula dirinya mengembuskan isu jabatan presiden tiga periode.

Isu jabatan presiden tiga periode ini kembali menguat seiring putra sulung Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Elite PDIP, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga bicara mengenai isu tersebut.

Hasto mengaku pernah bertemu seorang menteri kabinet Jokowi dan bicara mengenai usulan jabatan presiden tiga periode.

Menurut Hasto, menteri yang tak disebut namanya itu mengonfirmasi bahwa isu tersebut merupakan permintaan Pak Lurah.

Baca juga: Istana Sebut Isu Presiden 3 Periode Bisa Dikarang-karang, Singgung Dugaan Ketegangan Internal PDIP

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," beber Hasto di hadapan awak media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Mengenai isu tersebut, Bahlil mengakui dirinyalah orang pertama yang menggulirkan isu jabatan presiden tiga periode lewat usulan penundaan Pemilu.

Bahlil menegaskan usulan tersebut murni atas kemauannya sendiri.

"Tiga periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia."

"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," tegas Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, awal mula dirinya mengembuskan isu tersebut karena untuk menanggapi hasil survei saat era pandemi.

Bahlil berpendapat, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah keputusan tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Tetapi, Bahlil menekankan, siapapun boleh menyetujui idenya tersebut, asalkan sesuai konstitusi.

Apabila dianggap buruk, kata Bahlil, maka usulannya tersebut tidak perlu dilakukan.

"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi."