Peluang Mahfud dan Khofifah Jadi Cawapres Ganjar, Ini Perbandingan Elektabilitas dan Rekam Jejaknya

Sebab, pemilihan bacawapres dari PDIP mutlak menjadi kewenangan Megawati.

Karena itu, ia menyebut kemungkinan besar Megawati akan mengumumkan bacawapres Ganjar di detik-detik akhir sebelum penutupan pendaftaran di KPU.

"Ganjar simpel kan ibu doang yang menentukan. Sementara Prabowo kan harus diskusi dengan Jokowi dulu, dengan partai koalisi," terang Hasan.

"Kalau Ganjar tergantung ibu, besok pendaftaran, malam ini dia mutusin kan bisa aja, dia ga ada kekhawatiran kehilangan teman koalisi," tuturnya.

Dari berbagai kriteria tersebut bagaimana peluang Mahfud MD dan Khofifah Indarparawansa jadi cawapres Ganjar?

Perbandingan Elektabilitas Mahfud MD dan Khofifah

Tribunnews.com melihat beberapa hasil survei elektabilitas bakal calon wakil presiden yang dikeluarkan berbagai lembaga survei.

1. Survei dan Polling Indonesia

Berdasarkan hasil survei nasional SPIN (Survei dan Polling Indonesia) terbaru, elektabilitas Mahfud MD menempati posisi teratas menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo.

Mahfud MD mendapat keterpilihan 19,8 persen oleh publik.

Disusul nama Sandiaga Uno 16,1 persen, eks Panglima TNI Andika Perkasa 11,9 persen, Khofifah Indar Parawansa 8,7 persen.

Kemudian di urutan kelima, ada nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka 6,4 persen, serta nama Tito Karnavian 4 persen.

"Bagi yang menjawab, menempatkan Mahfud di urutan ke-1, Sandiaga di posisi ke-2, dan Andika Perkasa di posisi ke-3," kata Direktur SPIN, Igor Dirgantara memaparkan hasil surveinya secara daring, Kamis (12/10/2023).

Namun dalam simulasi ini, mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab siapa cawapres yang pantas mendampingi Ganjar jumlahnya signifikan.

Ada 33,1 persen yang mengaku tidak tahu atau tak menjawab.

"Mayoritas publik atau 33,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab siapa pendamping Ganjar yang paling pantas," ujar Igor.

Survei dilakukan pada periode 29 September - 7 Oktober 2023, dengan jumlah responden 1.230 orang. Wilayah sampel tersebar secara proporsional pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Proporsi jenis kelamin responden yakni 50,9 persen laki-laki dan 49,1 persen perempuan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner.

Margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.

2. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)

Hasil survei terbaru LSIN mengungkap elektabilitas Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid bersaing ketat dalam simulasi pertanyaan cawapres perempuan yang akan dipilih.

Adapun survei tersebut diselenggarakan pada 24 September sampai 29 September 2023 dengan menggunakan metode telepolling.

Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ± 2,8 persen. Survei ini menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam simulasi lima nama Cawapres perempuan Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 31,6%, Khofifah Indar Parawansa 29,0%, Susi Pudjiastuti 9,2%, Puan Maharani 7,2%, dan Sri Mulyani 4,0%, dan belum menentukan pilihan 19,0%.

Kemudian dalam simulasi 3 nama, Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 34,4%, Khofifah Indar Parawansa 33,6%, Puan Maharani 9,7%. Sementara yang belum menentukan pilihan 22,3%.

3. Lembaga Riset Senopati Syndicate

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjadi tokoh dengan perolehan suara tertinggi sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pilihan netizen dan warganet.

Nama Mahfud MD menempati posisi puncak dari hasil poling yang dilakukan Lembaga Riset Senopati Syndicate selama 10 hari mulai 7-16 September 2023 di berbagai media sosial.

Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara menjelaskan, dari jumlah 135.000 responden dari netizen yang disebarkan melalui polling, Mahfud MD mendapatkan perolehan suara paling tinggi yakni 37.857 atau 28 persen.

"Kemudian Ridwan Kamil dan Gibran Rakabuming Raka bersaing ketat dalam perolehan suara polling, Ridwan di posisi kedua sebanyak 19.837 atau 15 persen dan Gibran di posisi ketiga sebanyak 19.297 atau 14 persen," kata Robi Sugara saat rilis poling di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut, Robi menyebut, ada Erick Tohir 17.947 atau 13 persen, Khofifah Indar Parawansa 13.087 atau 10 persen, Yusril Ihza Mahendra 9.617 atau 7 persen, Muhaimin Iskandar 8.376 atau 6 persen, Sandiaga Uno 4.650 atau 3 persen, Airlangga Hartarto 2.787 atau 2 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 1.545 atau 1 persen.

Rekam Jejak Mahfud MD dan Khofifah

1. Mahfud MD

Mahfud MD dikenal publik sebagai akademisi sebelum duduk di pemerintahan

Pria kelahiran 13 Mei 1957 di Sampang, Madura tersebut diketahui berkuliah di dua perguruan tinggi, yakni di UGM jurusan Sastra Arab, dan Universitas Islam Indonesia (UII) jurusan Hukum Tata Negara.

Mahfud lulus S1 pada tahun 1983.

Ia kemudian mengajar di almamaternya dan meneruskan kuliah program Pasca Sarjana S2 bidang Ilmu Politik di UGM.

Lalu melanjutkan pendidikan Doktor S3, di bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada program Pasca Sarjana UGM, dan lulus tahun 1993.

Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menkopolhumkam Republik Indonesia.

Dikutip dari laman resmi polkam.go.id, Mahfud MD memegang jabatan tersebut pada Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019–2024.

Mahfud MD dilantik menjadi Menkopolhumkam oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019.

Sebelumnya, Mahfud MD pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013.

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2000-2001.

Selain itu, Mahfud MD juga memiliki jabatan sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dari unsur Pemerintah.

Selengkapnya berikut perjalanan karier Mahfud MD hingga jabatannya di pemerintahan.

Perjalanan Karier

1. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984 – sekarang),

2. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988),

3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1990),

4. Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993),

5. Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000),

6. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000),

7. Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999),

8. Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005),

9. Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006),

10. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–),

11. Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018),

12. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju (2019–).

Jabatan dalam Pemerintahan

1. Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000),

2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001),

3. Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008),

4. Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang),

5. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013),

6. Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018),

7. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–),

8. Menkopolhukam (2019–).

2. Khofifah Indar Parawansa

Dikutip dari PPDI Pemprov Jatim, Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 19 Mei 1965.

Khofifah adalah lulusan S2 FISIP Universitas Indonesia (UI).

Ia saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024.

Khofifah, bersama Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana negara pada 13 Februari 2019.

Sebelum menjadi Gubernur Jatim, Khofifah adalah Menteri Sosial di periode pertama pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK), yaitu Kabinet Kerja.

Ia mundur dari jabatannya sebagai Mensos karena mencalonkan diri jadi Gubernur Jatim dalam Pilkada 2019.

Saat era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Khofifah juga menjabat sebagai seorang menteri, yaitu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kiprah Khofifah di dunia politik sudah berlangsung sejak lama.

Dulu, ia menjabat sebagai Pimpinan Fraksi PPP DPR RI pada 1992-1997.

Lalu, di tahun 1995-1997, Khofifah menjadi Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Setahun setelahnya, ia menduduki posisi sebagai anggota Komisi II DPR RI.

Dari anggota Komisi II DPR RI, Khofifah naik menjadi Wakil Ketua DPR RI pada 1999.

Di tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Fraksi PKB MPR RI.

Saat Khofifah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, ia juga menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Pada 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI.

Khofifah kembali menjabat Ketua Fraksi PKB MPR RI di tahun 2004.

Selain di politik, Khofifah juga aktif di Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, dikutip dari situs resmi NU.

Jabatan tersebut sudah diembannya selama empat periode, sejak tahun 2000.

Khofifah, bersama Alissa Qotrunnada Wahid, diamanahi sebagai Ketua PBNU Masa Khidmah 2022-2027.

Keduanya menjadi pemimpin perempuan pertama di NU.

(Tribunnews.com/ Fransiskus/ Fersianus/ Danang)