Panglima TNI Tegaskan Prajurit Pelanggar Netralitas Pemilu Langsung Diproses Hukum

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan jika ada prajurit TNI yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024, akan langsung diproses hukum tanpa menunda sampai pelaksanaan pesta demokrasi berakhir.

"Kalau di TNI nggak usah menunggu, sekarang langgar, sekarang cabut. Nggak ada menunggu, ditunda-tunda nanti malah hilang," kata Yudo dalam konferensi pers seperti disiarkan Facebook Tribunnews.com, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Soal Pengamanan Hakim Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Ketua Komisi Yudisial

Yudo juga menegaskan tak ada impunitas atau kekebalan hukum terhadap prajurit TNI yang melanggar aturan. Prajurit yang bersalah akan diproses hukum tanpa pandang bulu.

Sebab menurutnya, jika proses hukum prajurit yang melanggar ditunda-tunda, maka khawatir justru barang bukti hilang atau prajurit yang bersangkutan pensiun.

Terlebih, kata Yudo, sudah ada wadah untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan, baik itu Puspom TNI, Puspom AU, Puspom AD, Puspom AL, maupun Pomdam.

Baca juga: Bawaslu Diminta Tegas Tindak Bakal Capres dan Cawapres yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu

"Saya sudah sampaikan kemarin, nggak ada impunitas, tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada dilindungi, prajurit salah, proses hukum," ujarnya.

"Salah, dipanggil, proses hukum. Nggak perlu menunggu, hilang, keburu pensiun nanti," kata Yudo.