Ketua KPU: Harus Ada Gerakan Kuat dari Publik Tolak Jual Beli Pilihan Politik

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan perlu adanya gerakan sosial maupun gerakan budaya yang kuat dari publik untuk menolak praktik politik uang pada Pemilu 2024.

Menurut Hasyim seberapa besar praktik tersebut, jika masyarakat punya gerakan menolak, maka hal upaya oknum politik tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih.

Baca juga: Waspada Penyebaran Hoaks, Kemenkominfo Ajak Pemilih Milenial Biak Ciptakan Pemilu Sehat

"Yang namanya suap menyuap jual beli suara itu pasti ada yang memberi dan menerima, oleh karena itu seberapa besar pun besarnya kalau ada gerakan sosial segala macam, gerakan masyarakat menolak tidak akan berpengaruh," kata Hasyim dalam acara peluncuran Kampanye Hajar Serangan Fajar, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Berkenaan dengan itu Hasyim menerangkan selain komitmen dari para pimpinan partai politik dan calon legislatif yang bertarung dalam pemilu, perlu juga ada keberanian masyarakat melakukan gerakan sosial kultural untuk menolak transaksional politik tersebut.

"Oleh karena itu selain komitmen para pimpinan partai politik, para calon, tapi di sisi lain harus ada keberanian gerakan sosial kultural masyarakat pemilih untuk menolak," katanya.

Baca juga: Kadin dan Polres Metro Jakarta Timur Gelar Audiensi, Ciptakan Iklim Kondusif Investasi Jelang Pemilu

"Bagaimanapun harus ada gerakan sosial, gerakan budaya yang kuat untuk menolak suaranya itu diberikan karena imbalan uang atau sapaan uang," lanjut Hasyim.