Pemilu 2024
Wacana Airlangga Hartarto Jadi Cawapres, Golkar: Keputusan dan Mandat Pilpres Ada di Ketua Umum
Keputusan Munas itu terdapat dua pasal terkait sikap partai mengenai kontestasi pilpres, salah satunya yakni ikut kontestasi capres atau cawapres
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menegaskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai menguatkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 lalu.
Rakernas yang digelar Minggu (4/6/2023) siang tadi, meneguhkan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum untuk turut kontestasi di Pilpres.
Bahkan kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, wacana Airlangga maju sebagai calon wakil presiden juga dimungkinkan jika merujuk pada Munas tersebut.
"Bisa jadi wakil (presiden) juga bisa jadi presiden. Keputusan untuk ikut pilpres sepenuhnya ada di ketum," ujar Doli saat ditemui di sela-sela Rakernas Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2022).
Doli menjelaskan, dalam keputusan Munas itu terdapat dua pasal terkait sikap partai mengenai kontestasi Pilpres.
Baca juga: Nomor Urut Caleg Berdasarkan PDLT, Begini Penjelasan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Pasal pertama yakni partai Golkar harus ikut kontestasi pilpres baik sebagai capres dan atau cawapres.
"Isinya ada dua pasal, pasal pertama bahwa Partai Golkar harus ikut kontestasi dalam capres dan atau cawapres," tutur Doli.
Kemudian di pasal kedua, menyebutkan setiap langkah strategis untuk keputusan pilpres diserahkan kepada ketua umum terpilih 2019-2024.
Hasil Munas tersebut yang menurut Doli, kemudian ditegaskan kembali dalam rakernas dimana Airlangga Hartarto sebagai ketua umum terpilih ikut kontestasi pilpres 2024.
"Kemudian, menegaskan kembali hasil Munas kemarin bahwa untuk urusan Pilpres kami memberikan mandat penuh kepada Ketum," jelas Doli.
Atas hal itu, Doli menegaskan bahwa keputusan Rakernas yang digelar siang tadi, tidak mengubah hasil Mukernas 2019 lalu.
Doli mengatakan, penegasan kembali itu tercermin dari penyampaian pernyataan yang dibacakan oleh 38 ketua DPD partai Golkar seluruh Indonesia.
"Jadi gini level keputusan itu pertama yang tertinggi Munas, kemudian yang kedua itu Rapimnas, baru Rakernas, hari ini forumnya rakernas, level ketiga. Tidak mengubah keputusan level satu dan level dua, ini menguatkan saja," tukas dia.
Target Nomor 1 di Pilpres
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan arahan sekaligus mandat kepada para kader Partai Golkar dengan menyatakan target untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Airlangga menyatakan, dalam Pemilu ini, Partai Golkar menargetkan menang baik di Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden.
"Kita targetkan kemenangan Pileg 20 persen, kemenangan Pilkada 60 persen. Pemenangan Pilpres nomor 1," kata Airlangga saat memberikan arahan kepada para kader Partai Golkar dalam Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023.
Airlangga lantas menanyakan kepada pengurus serta eite Partai Golkar terkait kesiapan mereka dalam menghadapi pemilu.
Sebagian besar para kader hingga pengurus Partai Golkar menjawab siap atas arahan Airlangga Hartarto.
Baca juga: Elite Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Hingga Kini Masih Ada
"Kita targetnya tidak tinggi tinggi amat, target kita hanya 20 persen dari 100 persen target kita hanya 20 persen. Kang Emil siap? Pak Nusron siap? Pak Nusron saja siap, kita semua siap? Ketua ketua DPD siap? Golkar siap? Alhamdulillah," kata Airlangga yang dijawab siap oleh para kader.
Hal ini kata Airlangga seraya dengan target atau capaian Partai Golkar di usianya yang ke 60 tahun atau tepat pada 2024 mendatang.
Kata dia, Golkar pada usia 60 tahun harus menang di Pemilu 2024.
"Partai Golkar tahun 2024 adalah 60 tahun maka saya bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara siap kita buat sejarah 60 tahun Partai Golkar Golkar menang," kata Airlangga.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.