Isi Surat Denny Indrayana pada Megawati: Singgung Siasat Penundaan Pemilu, Demokrat, dan Moeldoko

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.

Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di tanah air.

Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.

Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik.

Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai.

Sesuatu yang kita tolak keras.

Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat.

Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal.

Ini pihak ekstemal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain.

Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu.