Masifnya Penggunaan Medsos Jadi Tantangan Pemilu 2024 Sebab Rawan Polarisasi dan Hoaks

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Suamampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggunaan internet, terkhususnya media sosial (medsos), disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dapat berdampak pada Pemilu 2024 dalam hal polarisasi dan hoaks di kalangan masyarakat.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan data yang pihakanya pegang, pengguna internet di Indonesia berjumlah 204,7 juta atau 73,7 persen dari total penduduk.

Baca juga: Kotak Suara untuk Pemilu 2024 Berbahan Karton Duplex, Ada Bagian yang Dimodifikasi

"Untuk pengguna aktif medsos 191,4 juta atau 68,9 persen dari total penduduk yang pada tahun 2022 meningkat 21 juta atau 12,6 persen dibandingkan tahun 2021," kata Lolly dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

"Waktu rata-rata pengguna medsos 8 jam 36 menit dengan kelompok terbesar sebanyak 64,6 persen berusia 18 sampai 34 tahun," tambahnya.

Dengan data tersebut, lanjutnya, ada tantangan Pemilu 2024 dengan dampak penggunaan internet dan medsos yang kian masif. 

"Faktanya penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi paling banyak di medsos dan hoaks paling banyak bertema politik," tuturnya.

Jika tetap dibiarkan, maka akan membuat polarisasi yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu maupun hasil pemilu. Bahkan, lanjut Lolly, dapat menimbulkan berbagai tindak kekerasan. 

Baca juga: Golkar Ungkap Konsekuensi Bila Pemilu 2024 Pakai Sistem Proposional Tertutup

Lolly menegaskan, pemilu yang berintegritas adalah milik bersama. Pengawasan pemilu, memiliki urgensi tinggi sebagai kontrol untuk tak ada penyalahgunaan regulasi sekaligus sebagai check and balances untuk mewujudkan keadilan pemilu.

"Jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan oknum pelanggar pemilu yang begitu banyak ditambah wilayah Indonesia begitu luas terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal," katanya.

Sehingga pengawasan Pemilu diakui Lolly harus dilakukan bersama dengan banyak pihak. Mengingat pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi.

Sejauh ini Bawaslu telah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam melakukan pengawasan konten internet dan media sosial. 

Baca juga: Delapan Fraksi DPR Berkumpul Respons Rumor Pemilu 2024 Pakai Sistem Tertutup

Kemenkominfo juga telah punya Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang dibentuk bersama kementerian Agama.

Bawaslu berharap PIP dapat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif.