Fakta Kritikan Anies ke Jokowi: Dilaporkan Relawan Ganjar hingga Respons Istana dan Pengamat

"Dengan ada jalan tol, Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," kata Moeldoko, Senin (22/5/2023).

Eks panglima TNI tersebut mengatakan dirinya bisa menilai hal tersebut karena pernah merasakan naik bus jaman dulu.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil,” katanya.

Disebut Tak Sesuai Data PUPR

Kementerian PUPR menyebut Anies salah dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies bukan data pembangunan jalan baru.

Sebab, data tersebut merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy, Rabu (24/5/2023) dikutip Kompas.com. 

Hedy mencontohkan, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY.

Namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

Sehingga, penambahan jalan nasional di era SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional.  Itu kebanyakan bukan hasil pembangunan," katanya.

Data PUPR

Apabila merujuk data PUPR, jalan nasional non-tol pada kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.

Pada Desember 2014, tercatat jalan nasional non-tol menjadi 38.570 kilometer.