PKPU 10/2023 Berpotensi Loloskan Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Pejabat Publik 

"Berarti itu semakin tidak memberikan batasan dan kita tidak memberikan dorongan agar tata pemerintah atau kelembagaan itu harus mendukung upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual. Karena itu kami mengharapkan KPU yang tengah merevisi PKPU 10/2023 ini , tidak hanya merevisi ketentuan terkait affirmasi tapi juga ketentuan tentang syarat administrasi bakal calon itu harus bersih dari kekerasan seksual, baik terhadap anak maupun perempuan dan lainnya," ujarnya