Pemilu 2024
Survei Indikator di DKI Jakarta: PDIP di Posisi Pertama Pilihan Partai DPR RI Pada Simulasi Lambang
Hasil survei Indikator Politik Indonesia di DKI Jakarta yang disampaikan pada Kamis (11/5/2023) menunjukkan PDIP berada di posisi pertama.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia di DKI Jakarta yang disampaikan pada Kamis (11/5/2023) menunjukkan PDIP berada di posisi pertama survei dengan simulasi lambang pilihan partai DPR RI.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan dalam survei semi terbuka tersebut responden diberikan pilihan berupa lambang-lambang partai.
Hasilnya, kata dia, PDIP berada di posisi pertama.
"PDI P konsisten berada di peringkat pertama, disusul Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, Golkar dan seterusnya. Jadi kurang lebih pilihan spontan (top of mind) itu kita temukan polanya sama dengan pilihan simulasi lambang," kata Burhanuddin.
Berikut ini data yang dipaparkannya:
PDIP: 23,9 persen
Gerindra: 15,8%
PKS: 12,3%
Demokrat: 7,7%
Nasdem: 6,0%
Golkar: 5,1%
PKB: 2,9%
Perindo: 2,3%
PAN: 2,2%
PPP: 2,0%
PSI: 1,3%
Gelora: 0,5%
Buruh: 0,4%
Hanura: 0,3%
PBB: 0,3%
Ummat: 0,1%
Garuda: 0,0%
PKPI: 0,0%
Berkarya: 0,0%
PKN: 0,0%
Tidak Tahu/TidakJawab: 16,7%
"Jadi ada tiga partai dengan perolehan di atas 10%, kemudian ada beberapa partai di atas 5% sampai 8% dan terakhir ada partai-partai di bawah 5%," sambung dia.
Sementara itu, tren dalam survei semi terbuka dengan lambang, menunjukkan dukungan terhadap Gerindra naik lebih signifikan.
Baca juga: Survei Indikator: PDI Perjuangan di Posisi Pertama Top of Mind Pilihan Partai DPR RI di DKI Jakarta
Selain itu, kata dia, ada dua partai lain yang trennya meningkat dibandingkan Juli lalu yaitu PDIP dan PAN.
"Tapi partai lain trennya minimal sama atau sedikit melemah," kata dia.
Selain itu, kata Burhanuddin, survei juga bertanya kepada responden di DKI Jakarta perihal alasan mereka memilih partai.
Ia mengatakan ada sejumlah alasan yang diajukan.
"Ada yang menyebut partai memiliki kandidat yang lebih baik (dari partai lain) (23,5%). Ada yang menyebut suka pemimpin partai tersebut (18,3%)," kata Burhanuddin.
"Ada yang bilang partai tersebut mendukung perubahan (untuk reformasi politik Indonesia) (14,9%). Mendukung kebijakan partai tersrbut (12,9%). (Sebagian besar anggota keluarga memilih partai tersebut 8,1%). (Lainnya 6,0% dan tidak tahu/tidak jawab 4,1%)," sambung dia.
Metodologi
Sebagai informasi hasil survei tersebut didasarkan pada lima survei dalam rentang waktu Februari 2021 sampai Maret 2023.
Dalam materi presentasi yang disampaikan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel basis survei sebanyak 820 orang, kemudian dilakukan oversampel di Dapil DKI I dan DKI II menjadi masing-masing 800 responden, sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 2060 responden.
Baca juga: Survei Indikator: Secara Spontan Publik Pilih Ahok Duduki Lagi Kursi Gubernur DKI Jakarta
Dengan asumsi metode simple random sampling ukuran sampel basis sebanyak 820 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sampel berasal dari seluruh kota yang terdistribusi secara proporsional.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.