Pengamat: Koalisi Besar Berpeluang Terbentuk di Pemilu 2024, Tapi akan Banyak Dinamika

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menilai koalisi besar yang digagas partai koalisi pemerintahan berpeluang untuk terwujud di Pemilu 2024 mendatang.

Meski begitu, Aditya menyebut bahwa dalam perjalanan pembentukan koalisi ini nantinya bakal banyak pergolakan yang perlu diselesaikan.

"Menurut saya Koalisi Besar dapat terwujud, namun hal itu tidak mudah di dalam koalisi karena ada banyak dinamika yang tentu harus diselesaikan," kata Aditya, dikutip Jumat (7/4/2023).

Dosen Ilmu Politik FISIP UI melihat bahwa semakin menguatnya keinginan dalam membentuk koalisi besar pencapresan yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca juga: PDIP Tidak Khawatir Manuver Prabowo Ajak Parpol Gabung Koalisi Besar

Selain lantaran pertemuan di DPP Partai Amanat Nasional pada pekan lalu, hal itu juga tercermin dari beberapa partai kecil seperti Perindo berkeinginan merapat.

"PDIP juga membuka pintu untuk berkoalisi," tuturnya.

Menurut Aditya kebutuhan Koalisi Besar ingin dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan.

Pertama ialah perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Jokowi di periode berikutnya.

Kemudian yang kedua, terdapat kebutuhan untuk dapat memenangkan pilpres dengan peluang besar yang ditopang dengan elektabilitas dari capres-cawapres yang tinggi.

"Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumennya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu," ucap Aditya.

Ketiga, faktor capres dan cawapres. Dia menyebut faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian Koalisi Besar ini adalah penting.

Ia mengatakan tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.

Baca juga: Bertemu Gerindra Besok, PAN Sebut Ingin Samakan Frekuensi soal Koalisi Besar

"Misalkan, memposisikan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) sebagai capres yang disandingkan cawapres siapapun adalah tidak mudah untuk meningkatkan peluang kemenangan koalisi karena elektabilitas Puan relatif rendah," ucap Aditya.

"Hal yang sama juga terjadi dengan Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) juga memiliki posisi yang tidak menguntungkan," lanjut dia.

Sementara itu, sambung Aditya, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga akan sah-sah saja jika disandingkan dengan siapa pun cawapresnya.

Namun hingga saat ini, PDIP belum memutuskan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan.

Padahal partai berlogo banteng itu juga memposisikan dirinya sebagai faktor penting nanti apabila bergabung ke koalisi tersebut.

Lebih jauh Aditya juga menyoroti endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap calon tertentu dalam kerangka Koalisi Besar tersebut.

"Memang betul berdasarkan survei Algoritma terakhir, capres yang diyakini dapat melanjutkan agenda Pak Jokowi adalah bagian dari koalisi yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo," kata Aditya.

Namun, lanjut dia, para pemilih merasa endorsement yang sedang dilakukan presiden tidak serta merta akan 100 persen diikuti oleh pemilih. Mereka akan melihat juga terkait dengan kapasitas dan track record calon.

"Dalam konteks itu, endorsement bukan pertimbangan utama pemilih," tuturnya.

Untuk informasi, sinyal pembentukan koalisi besar menguat setelah bertemunya Presiden Jokowi dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono.

Lima partai itu selama ini ada dalam dua koalisi partai, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak menghadiri acara tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Subianto merasa punya kesamaan antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Merasa satu frekuensi, Prabowo pun tak masalah jika KIR dan KIB bergabung menjadi satu di Pemilu 2024 mendatang.

Adapun hal ini disampaikannya saat konferensi pers usai acara Silaturahmi Ramadan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Prabowo mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan banyak hal, khususnya perihal komitmen kebangsaan dan menjaga kelangsungan pembangunan.

"Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan, jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya," kata Prabowo.

Saat disinggung lebih jauh perihal kesepakatan antara dua koalisi tersebut, Prabowo pun tak mengelak.

Menteri Pertahanan ini mengatakan bahwa dengan kedekatannya dengan para ketum parpol itu, seperti masuk ke tim Joko Widodo (Jokowi).

"Ternyata ada (kesepakatan). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ya kan," ucapnya di hadapan ketum parpol koalisi Pemerintahan Jokowi.

Dengan kesamaan itu, Prabowo merasa lebih memahami sulitnya kondisi pembangunan dan tantangan yang bakal dihadapi di tahun-tahun mendatang.

"Jadi untuk ini kita butuh kerja sama yang solid, suatu frekuensi yang sama," tuturnya.