Ruang Demokrasi dalam Pembangunan Negara Harus Terus Dirawat Jelang Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Sekjen Pusat OKP Cipayung Plus dan Direktur Eksekutif Youth Democration Watch Reza Reinaldi menghadiri peresmian Rumah Demokrasi Pancasila (RDP).

Peresmian yang bertempat di Jalan Pulomas 1C No 6 Jakarta bersamaan dengan agenda doa bersama, santunan kepada anak yatim dan refleksi akhir tahun.

Koordinator Rumah Demokrasi Pancasila Michel Anggi memberikan pandangan bahwa ruang demokrasi dalam pembangunan negara harus terus dirawat dan dimaksimalkan oleh para mahasiswa.

Hal itu agar pembangunan berjalan dengan baik tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat di akar rumput.

Baca juga: PDIP Anggap Pemilu Coblos Caleg Seperti Pasar Bebas dan Ongkos Politik Mahal

"Rumah Demokrasi Pancasila ini didirikan sebagai wadah bagi jaringan Aktivis Pro Demokrasi dalam menelurkan gagasan-gagasan yang dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Anggi, Sabtu (31/12/2022).

Dalam kegiatan launching tersebut, Rumah Demokrasi Pancasila yang dikoordinatori oleh Michael Anggi juga menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun dengan tema "Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi Indonesia".

Hadir sebagai narasumber yakni para Sekjen Cipayung Plus antara lain Sekjen KMHDI, Hikmahbudhi, Hima Persis, HMI, PMII, IMM, KAMMI, PMKRI dan GMNI.

"Kita bersepakat bahwa perjalanan menuju pesta pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan baik tanpa memberikan efek polarisasi di masyarakat."

"Banyak catatan yang kita temukan dan rasakan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu yang pada akhirnya membuat masyarakat terpecah belah akibat ruang demokrasi yang tidak harmonis dan netral," ujar Ravindra, Sekjen Hikmahbudhi.

Sementara itu Sekjen IMM Zaki Nugraha menyatakan penyelenggara Pemilu perlu berkaca pada peristiwa Pemilu 2019.

"Regulasi dari tingkat pusat sampai bawah perlu menjunjung tinggi kemanusiaan dan netralitas yang baik agar masyarakat merasakan pesta demokrasi yang berkeadilan," ujar Zaki Nugraha.

Baca juga: Wacana Pemilu 2024 Coblos Partai Bukan Caleg, Pengamat Sebut Kemunduran Demokrasi

Selanjutnya bersepakat untuk menolak terkait pengunduran pemilu. Karena akan banyak hal yang akan dikorbankan.

"Selain itu, ke depan partisipasi publik khususnya aktivis mahasiswa perlu dilibatkan secara masif dalam proses pembangunan sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan. Disadari atau tidak pengesahan RKUHP menjadi UU itu memberikan indikator bahwa minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi," ucap Sekjen Hima Persis Hafidh Fadhlurrohman.

Direktur Eksekutif Youth Democration Watch Reza Reinaldi berharap, RDP memberikan dampak positif ke berbagai aspek melalui berbagai agenda yang telah direncanakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan yang lebih mapan dan berintegritas.

"Serta rumah ini akan menjadi garda terdepan dalam memberikan wawasan demokrasi, pancasila, serta arti penting partisipasi publik dalam proses pembangunan negara," tandas Reza Reinaldi.