Pendidikan GOPemilu 2024
Pengamat Sebut Beberapa Alasan yang Dimungkinkan UU Berpotensi Terjadinya Penundaan Pemilu 2024
Pengamat sebut ada hal lain yang bisa membuat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana tiga periode masa jabatan presiden yang kerap mencuat ke publik disebut sudah tidak relevan lagi.
Kendati demikian, masih ada hal lain yang bisa membuat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Pengamat sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan penundaan Pemilu sendiri sudah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ada 2 jenis penundaan pemilu.
Baca juga: Politisi PDIP Sebut Pemberian Hadiah Rumah untuk Jokowi Tak Terkait Isu Penundaan Pemilu
"Oleh karena itu sudah ga relevan lagi 3 periode. Tapi apakah mungkin pemilu ditunda, itu relevan sampai sekarang. Sangat mungkin, oleh alasan-alasan yang dimungkinkan oleh Undang-undang," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Total Politik, Minggu (18/12/2022).
Pertama, pemilu lanjutan, digelar dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Misalnya pada tahap kampanye di daerah terjadi force majeure, seperti bencana alam, maka tahapan pemilu harus terhenti.
Ketika situasi sudah kondusif pelaksanaan pemilu dilanjutkan sesuai tahapan berikutnya.
Kedua, pemilu susulan, dilakukan ketika sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
Berkaca dari fenomena Covid-19, Ray menyebut alasan pandemi, ekonomi hingga delegitimasi atas hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa jadi alasan penyelenggaraan Pemilu ditunda.
"Misalnya uang tidak ada. Tiba-tiba deligitimasi KPU-nya, bisa jadi," ucap Ray.
Baca juga: Lima Provinsi Masuk Kategori Sangat Rawan Pelanggaran Pemilu, Jakarta Paling Tinggi Disusul Sulut
"Oleh karena itu, kemungkinan 3 periodenya sudah selesai, tapi apakah pemilu akan tetap 2024 atau dimungkinkan ke 2027-2028, ini masih relevan sampai sekarang," lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Politikus senior Zulfan Lindan justru mengatakan bahwa potensi tiga periode masa jabatan presiden masih mungkin terjadi, tinggal menunggu waktu saja.
