Bank Daerah Harus Dikelola Secara Profesional, Wamendagri Tekankan Pembenahan Menyeluruh

 
TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan tata kelola yang sehat dalam mengoperasikan bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penegasan ini ia sampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).

Menurut Ribka, pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan pembenahan serius, termasuk memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menempati posisi strategis di BUMD. Ia menekankan agar jabatan penting seperti komisaris diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan atau keuangan.

“Ini akan betul-betul kita perhatikan sehingga ketika menjadi seorang komisaris, benar-benar mewakili pemerintah daerah,” kata Ribka.

Selain kompetensi SDM, Ribka juga menyoroti pentingnya mekanisme pendanaan dan pinjaman yang tepat sasaran. Menurutnya, langkah ini krusial untuk menghindari kesalahan perencanaan maupun potensi penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.

“Saya harapkan Pak Gubernur bisa menyesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan,” tegasnya.

Baca juga: Perayaan HUT Ke-80 Kemendagri: Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas

Ribka menjelaskan bahwa pembenahan BUMD dan bank daerah harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diyakini dapat memperkuat kondisi fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuannya adalah bagaimana kita membantu pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat, kemudian pemerintah daerahnya secara fiskal dapat mengelola keuangan dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, Ribka juga mengingatkan agar program Corporate Social Responsibility (CSR) bank daerah diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat sehingga dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

“Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja, CSR bank ini perlu diperhatikan,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II Rusda Mahmud, Ahmad Irawan, dan Ali Ahmad. Hadir pula jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, Kepala Bappeda Provinsi Sultra, serta Kepala BPKAD Provinsi Sultra.

Baca juga: HUT Ke-80, Kemendagri Gelar Seminar Nasional untuk Perkuat Kinerja