Bonus Demografi di Ambang Krisis, Waka MPR Dorong Link & Match Pendidikan dan Industri
Menurut Lestari, sinergi ini penting untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencegah bonus demografi berubah menjadi krisis sosial ekonomi.
Sehingga, tambah dia, hasil pendidikan yang dilahirkan merupakan SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
Menghadapi Tantangan Pengangguran
President Director & Group CEO PT Gobel International, Hiramsyah S. Thaib berpendapat masalah pengangguran di setiap level pendidikan merupakan isu besar yang harus diatasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Hiramsyah, untuk mewujudkan itu Indonesia sudah pada jalur yang benar, apalagi secara makro ekonomi GDP Indonesia masuk peringkat 8 terbesar dunia.
Namun, ujar Hiramsyah, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, tingkat pengangguran di Indonesia termasuk yang tertinggi.
Menurut dia, sebelum mendorong pertumbuhan ekonomi, harus terlebih dahulu merealisasikan stabilitas politik dan sosial.
"Tingkat pengangguran yang tinggi ini berpotensi melahirkan ketidakstabilan atau gangguan sosial masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Lestari Moerdijat: Praktik Baik Transparansi SPMB di Sejumlah Daerah Harus Mampu Ditularkan
Hiramsyah menyarankan, agar Indonesia memiliki strategi yang fokus untuk mengatasi masalah pengangguran dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Yang belum kita lakukan saat ini adalah menerjemahkan berbagai rencana pembangunan yang ada itu ke dalam program-program yang konkret," ujar Hiramsyah.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Darmawansyah mengungkapkan, potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini ada 153 juta angkatan kerja, 145 juta pekerja, dan tercatat 7,28 juta pengangguran.
Diakui Darmawansyah, bila dilihat dari sisi pendidikan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan.
Sejumlah temuan, ungkap dia, di lapangan tidak terjadi link and match antara pencari kerja dan dunia usaha. Pencari kerja, jelas dia, belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.
Para pengusaha, ungkap Darmawansyah, mengeluh sulitnya mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, tambah dia, ada juga kelompok pengangguran yang disebabkan kurangnya mendapat informasi terkait peluang kerja yang tersedia, seperti masyarakat yang tinggal di pelosok.
Darmawansyah mengungkapkan, arah kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan antara lain berupaya menciptakan lapangan kerja dan mengupayakan kompetensi melalui berbagai upaya penguatan keterampilan calon tenaga kerja.
Bahkan, ujar dia, pihaknya juga berupaya membantu untuk menangkap peluang lapangan kerja dari sejumlah program-program unggulan pemerintah.
Eddy Soeparno Dorong Anak Muda Dukung Kepemimpinan Prabowo dalam Hadapi Krisis Iklim |
![]() |
---|
BP MPR Gelar Pleno Bahas PPHN, Kinerja, dan Rencana Program Hingga Akhir 2025 |
![]() |
---|
MPR RI Sambut Audiensi dengan BEM Sumsel, Tandatangani Dokumen Tuntutan |
![]() |
---|
Lestari Moerdijat: Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas lewat Penerapan Kebijakan yang Tepat |
![]() |
---|
Profil Wibowo Prasetyo, Politisi PDIP Dilantik Jadi Anggota MPR RI |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.