Gus Ipul Tegaskan Pentingnya Tradisi Pemberdayaan dalam Atasi Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak para pilar sosial di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk terus berperan aktif dalam menekan angka kemiskinan. Ia menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia dapat tercapai melalui pendekatan kolaboratif.

Hal ini Gus Ipul sampaikan saat berdialog dengan para pilar sosial di Pendopo Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025).

"Semangat dari Wonosobo untuk Indonesia. Jika kita bisa menurunkan angka kemiskinan di sini dengan strategi kolaboratif, maka kita juga bisa di seluruh Indonesia menurunkan kemiskinan," kata Gus Ipul.

"Jadi kalau di sini bisa, maka seluruh Indonesia pasti juga bisa. Mari bawa semangat dari dataran tinggi Wonosobo ini untuk menjangkau lembah-lembah kemiskinan yang masih tersembunyi," tambah dia menegaskan.

Gus Ipul menjelaskan, pilar-pilar sosial merupakan wajah negara di tingkat akar rumput. Sebab, para pendamping PKH, Rehsos, TKSK, Tagana, PSM, Pordam, dan Karang Taruna bukan hanya pelaksana program, melainkan simbol kehadiran negara dalam mengulurkan tangan, mendengar keluh kesah, dan menyalakan harapan rakyat kecil.

"Jadi sekali lagi, jangan merasa sebagai hanya pelaksana program. Tapi teman-teman sekalian (pilar-pilar sosial) adalah wajah kita semua (menteri, gubernur, bupati) di tingkat akar rumput," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul turut menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi utama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, serta menawarkan solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia menekankan, pilar sosial memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan dan mengawal program ini di masyarakat. 

"Datangi rumahnya dan pastikan datanya. Ini bagian dari uji-petik, ini bagian dari verifikasi lapangan. Datangi rumahnya, pastikan datanya. Foto, dokumentasikan dengan baik," pesan Gus Ipul kepada pilar-pilar sosial.

Lebih lanjut Gus Ipul menekankan, pilar-pilar sosial juga harus aktif memverifikasi, memperbarui, dan memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencerminkan realitas sosial di lapangan. Sebab, data ini digunakan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan secara adil.

Baca juga: Hanya untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Gus Ipul: Sekolah Rakyat Harus Dikawal Bersama

Gus Ipul juga meminta masing-masing pilar sosial melakukan graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekadar target administratif, tapi menjadi tradisi pemberdayaan.

"Jangan sekadar cuma menulis 10 cepat-cepatan, balapan. Tidak. Tapi itu adalah tradisi pemberdayaan. Dorong perubahan nyata dari penerima bantuan menjadi pelaku perubahan ekonomi. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah bansos tersalurkan, tapi dari jumlah keluarga yang mandiri," ujar dia.

Gus Ipul menambahkan, kolaborasi merupakan kekuatan dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menyebut, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendirian, tetapi setiap elemen pilar sosial harus saling menopang.

"Buat sinergi antarperan. Tagana siaga bencana, pendamping PKH memastikan kesejahteraan keluarga, Rehsos bantu pemulihan, TKSK rajut jaring sosial, PSM membantu kesejahteraan sosial di bawah, Pordam cetak kader perdamaian, dan Karang Taruna bangun ketahanan komunitas kepemudaan," kata Gus Ipul.

"Kolaborasi adalah kekuatan. Tidak ada lagi ego sektoral. Perintah Presiden sangat jelas, hilangkan ego sektoral, tidak ada yang bisa kerja sendirian," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan komitmennya untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait akurasi data, termasuk persiapan Sekolah Rakyat.

"Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting. Sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita khusus miskin ekstrem dan akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program dari pemerintah. Hari ini masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," ungkap Luthfi.

Sebagai informasi, berdasarkan data, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah warga miskin terbesar, yakni 52 persen. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang banyak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Lima kabupaten yang tercatat dalam kategori tersebut antara lain Brebes, Banyumas, Pemalang, Kebumen, dan Cilacap. (*)

Baca juga: Gus Ipul: Ketika Negara Hadir dengan Data Tepat, Tak ada Kemiskinan yang Tak Bisa Diselesaikan