Gus Ipul Pastikan Efisiensi Anggaran Kemensos 2025 Tak Ganggu Layanan Publik

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan penyesuaian anggaran rekonstruksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menganggu kinerja kementeriannya.  Efisiensi ini juga tidak akan mengurangi kualitas serta semangat kerja Kemensos.

"Kaidah dalam melakukan efisiensi adalah tidak mengganggu pelayanan publik," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024).

Selain itu, Gus Ipul juga memastikan bahwa Kemensos tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial (Bansos) yang diberikan langsung ke masyarakat, anggaran operasional yang melekat pada Bansos, serta gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan.

Baca juga: Program Kado Ulang Tahun Presiden Prabowo Resmi Berjalan, Gus Ipul Bagikan CKG kepada Lansia

Menurut Gus Ipul, postur anggaran Kemensos tahun 2025 berjumlah sebesar Rp79.588.005.512.000. Jumlah ini rencananya digunakan untuk Program Perlindungan Sosial sebanyak Rp 78.422.641.676.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.165.363.836.000.

Dia merinci, Program Perlindungan Sosial terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sedangan Program Dukungan Manajemen berupa gaji dan tunjangan, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.

Baca juga: Bareng Komeng, Mensos Gus Ipul Gerakkan Kerja Bakti Massal Bersihkan Sungai di Bogor

Menurut keterangan Gus Ipul, fisiensi anggaran tahun 2025 di Kemensos yakni berjumlah Rp1.326.795.000.000. Kemudian, terdapat penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp 970.001.812.000.

"Selisih efisiensi penyesuaian anggaran rekonstruksi adalah Rp356.793.188.000," ucap Gus Ipul.

Adapun jumlah tersebut di antaranya diperuntukkan bagi bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada belanja barang, pengerahan petugas Perlinsos Penanggulangan Bencana, biaya operasional pembedayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial, hingga pemeliharaan peralatan mesin dan gedung bangunan dan belanja modal untuk 66 Satker.

"Selanjutnya mohon dukungan dari Komisi VIII DPR RI, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik," ujar Gus Ipul.(*)

Baca juga: Anggaran Dipangkas, Kemensos Pastikan Bansos Tak Berkurang