Senin, 29 September 2025

Kemenhub Gelar FGD Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulau Parepare dan Pelabuhan Bajoe

Dua pelabuhan tersebut memiliki peran penting mendukung konektivitas dan distribusi logistik daerah Sulawesi Selatan.

Editor: Content Writer
Kemenhub
Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pada Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Parepare yang diselenggarakan di Hotel Bigland Bogor, Rabu (15/9/21). 

TRIBUNNEWS.COM - Transportasi laut memiliki peran yang cukup berarti dalam peningkatan pelayanan sistem perhubungan, khususnya untuk wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh sungai, selat dan teluk. Selain itu, transportasi laut juga mendukung sistem angkutan, baik bagi penumpang maupun barang.

“Dengan demikian, transportasi laut memberikan kontribusi penting dalam membuka jalur hubungan di daerah-daerah yang semula terisolir karena letaknya. Sehingga tentunya dapat meningkatkan pembangunan di sekitar wilayah tersebut," ucap Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan, pada pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pada Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Parepare yang diselenggarakan di Hotel Bigland Bogor pada hari ini, Rabu (15/9/21).

“Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Parepare merupakan dua Pelabuhan di Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting sebagai pintu gerbang antar daerah yang dapat memajukan daerah-daerah di sekitarnya,” tukas Hengki.

Dia menjelaskan, bahwa kota Parepare sendiri telah lama dikenal sebagai Kota Pelabuhan dengan mayoritas penduduknya merupakan Suku Bugis, yang terkenal dengan Pelautnya. Pelabuhan Parepare merupakan pelabuhan alam yang terbagi atas 3 (tiga) lokasi Pelabuhan Umum, yaitu Pelabuhan Nusantara, Cappa Ujung dan Lontage, serta ada pula Pelabuhan khusus yang dipergunakan oleh Pertamina.

Pelabuhan Nusantara berfungsi sebagai Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai Pelabuhan Barang/Kontainer, sedangkan Pelabuhan Lontage berfungsi sebagai Pelabuhan Rakyat.

“Oleh karena itulah, Pelabuhan Parepare merupakan salah satu pelabuhan yang cukup sibuk lalu lintas kapalnya karena menjadi salah satu gerbang kedatangan berbagai jenis kapal seperti kapal Pelni, Sabuk Nusantara, hingga kapal-kapal barang dan kapal-kapal rakyat,” ujarnya.

Adapun Pelabuhan Bajoe, lanjut Hengki, memiliki sejarah sebagai lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut di Kabupaten Bone. Hal ini menurutnya, sudah berlangsung sejak Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan.

Pelabuhan Bone, jelas Hengki, mempersingkat mata rantai perjalanan barang dan manusia, yang semula harus melalui rute tempuh yang panjang, yaitu dari Jawa ke Makassar, kemudian dilanjutkan jalur darat melalui Poros Bone Makassar.

Perjalanan tersebut tentunya selain membutuhkan waktu yang panjang dan ongkos perjalanan yang mahal. Belum lagi adanya risiko terkena macet, cuaca buruk serta antrean bongkar muat.

“Sekarang ini, jalur distribusi semakin singkat. Dari Jawa, Maluku dan Papua langsung ke Bone. Otomatis waktu perjalanan semakin singkat, biaya murah, dampaknya akan multidimensi,” jelas Hengki.

Rakyat Bone, menurut Hengki, akan terkena dampak pertumbuhan ekonomi yang pesat, membuka peluang usaha baru, mempermudah pengiriman komoditas dari Bone ke luar, serta mengundang para investor untuk melakukan bisnis di Bone.

Melihat semua potensi dan manfaat pengembangan transportasi laut di Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Parepare tersebutlah, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian berupaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran transportasi laut di Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Parepare dengan melakukan penetapan alur masuk pelabuhan.

“Perlu diketahui, ada tiga unsur yang saling mendukung dan berkaitan dalam penyelenggaraan pemindahan manusia dan barang melalui transportasi laut. Yang pertama adalah muatan yang diangkut. Kedua, tersedianya alat angkutnya. Dan ketiga, yang tidak kalah penting adalah tersedianya jalanan atau alur pelayaran yang dapat dilalui oleh kendaraan tersebut dengan aman dan selamat,” terang Hengki.

FGD penetapan alur pelayaran ini, lanjutnya, merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan.

Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran di Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Pare-Pare dapat terwujud.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan