Tol Laut, Angin Segar untuk Purwadi, Nelayan dari Pati

SURYA, SURABAYA - Purwadi, nelayan asal Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengeluhkan besarnya biaya kirim ikan dari Indonesia Timur ke Jawa Tengah.

Pengalaman terakhir, kapalnya berlayar di Papua selama tiga hari. Dari sana, ia mendapat 150-200 ton ikan.

Ikan kemudian dikirim dari Dobo, Maluku ke Jawa Tengah.

Untuk mengirim semua ikan itu, ia harus membayar Rp 55 juta.

Padahal, harga ikan yang ia tangkap hanya laku dijual Rp 7.000 per kilogram (kg).

Ia merasa beban biaya yang harus dibayar untuk mengirim ikan terlalu besar.

"Adanya tol laut memberi angin segar. Nelayan itu tahunya (pendapatan, red) bersih," kata Purwadi saat menghadiri acara Seminar Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik, dan Menekan Disparitas Harga di Surabaya, Senin (4/2/2019).

Ia berharap tol laut akan memberi solusi biaya pengiriman yang lebih murah.

"Kalau bisa gratis," selorohnya disambut tawa para peserta yang lain.

Baca: Berkat Tol Laut Sapi Dari Kupang Dapat Pelayanan VIP di Kapal

Bagi Purwadi, modal untuk menjadi nelayan sudah cukup besar.

Untuk membuat sebuah kapal besar saja, biaya yang harus dikeluarkan bermiliar-miliar rupiah.

Biaya kirim yang besar membuat para nelayan kesusahan.

Aryo Hanggono, Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan, tata niaga logistik perikanan Indonesia menyumbang 2,5 persen dari total perdagangan dunia.

Komoditas utama yang dikirim yakni, udang, tuna, cakalang, cumi-cumi, dan gurita.

"Kita ada di nomor ketujuh eksportir udang dunia," kata Aryo, dalam acara yang sama.

Pengiriman ikan lewat tol laut diharapkan mendorong kondisi yang ada.

Realisasi ekspor dalam empat tahun terakhir, kata dia, juga meningkat.

Baca: Tol Laut Bikin Distribusi Jadi Mudah dan Murah. Dapat Subsidi dari Pemerintah

Ada sedikit penurunan ketika KKP memberantas illegal fishing di tahun 2015, namun setelah itu ekspor meningkat kembali.

Provinsi asal ekspor ikan terbesar mayoritas berada di Jawa, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.

Agar tidak terpusat di Jawa, KKP membentuk sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Jumlahnya ada belasan di luar Pulau Jawa.

"Harapannya bisa langsung ekspor. Jangan dibawa ke Jawa atau Surabaya. Sehingga bisa memotong cost dan harga juga bisa kompetitif," pungkasnya. (*)