Israel Bersiap Kuasai Gaza, Kerahkan 100 Ribu Tentara Cadangan demi Percepat Pendudukan

TRIBUNNEWS.COM - Tentara Israel dilaporkan bersiap memanggil sekitar 80.000 hingga 100.000 tentara cadangan guna mendukung rencana pendudukan penuh Kota Gaza.

Informasi ini pertama kali diungkap media lokal Israel Yedioth Ahronoth, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pemerintahan Netanyahu telah mengeluarkan perintah panggilan perang kepada ribuan militer.

Keputusan ini diambil sejalan dengan respons Kepala Staf Eyal Zamir yang menyetujui "kerangka utama" untuk rencana pendudukan Kota Gaza.

Para anggota kabinet Politik-Keamanan awalnya menolak usulan tersebut, tapi demi mengeliminasi kekuatan militan Hamas, kabinet akhirnya menyetujui usulan pendudukan Gaza.

Dengan memberlakukan pendudukan penuh, mereka berharap cara ini dapat mensterilkan Jalur Gaza dari cengkraman Hamas, sehingga tidak lagi menjadi basis kekuatan bersenjata yang mengancam keamanan nasional Israel.

Keputusan ini menandai eskalasi besar dalam konflik Israel-Palestina, menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas sejak 2023 silam buntut tindakan Hamas yang melancarkan serangan besar-besaran saat Israel menggelar hari raya umat Yahudi.

Sejauh ini pemerintah Israel tak merinci kapan ribuan tentara tersebut akan dikirim ke wilayah Gaza untuk melancarkan pendudukan.

Namun mengutip informasi dari Anadolu pengerahan pasukan akan  dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Tepatnya setelah petinggi militer melakukan diskusi strategi untuk bermanuver di dalam kota, menargetkan gedung-gedung tinggi di barat, dan menghadapi pasukan perlawanan yang disiapkan Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Netanyahu Perintahkan Warga Gaza Evakuasi Massal

Rencananya, sebelum militer Israel mengambil alih Kota Gaza, mereka akan mengevakuasi seluruh warga sipil Palestina dari Kota Gaza ke kamp-kamp dan wilayah aman lainnya

Baca juga: Warga Israel Kepanasan, 2 Orang Tewas

Tak hanya itu militer Israel juga turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

Peringatan ini menjadi sinyal jelas bahwa Israel akan melancarkan pendudukan militer penuh di wilayah berpenduduk 2,3 juta warga Palestina.

Berdasarkan rencana yang disetujui kabinet keamanan pada Kamis malam (7/8/2025), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan memerintahkan sekitar satu juta warga untuk meninggalkan rumah mereka.

Warga diminta pindah ke arah selatan Jalur Gaza, ke wilayah yang saat ini dianggap berada di luar zona pertempuran.

Setelah itu Israel akan memulai pendudukan militer penuh terhadap Kota Gaza.

Meski keputusan resmi menyebut pendudukan hanya akan difokuskan pada Kota Gaza pada tahap awal, analis militer menilai operasi ini akan meluas ke seluruh wilayah Jalur Gaza yang belum dikuasai Israel.

Israel Siapkan Pihak Ketiga untuk Ambil Alih Gaza

Netanyahu menegaskan setelah menguasai penuh Gaza, ia akan menyiapkan pihak ketiga untuk ambil alih pemerintahan Gaza yang saat ini dikuasai kelompok Hamas.

"Kami tidak ingin menjadi pemerintahan permanen di Gaza. Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan, tapi bukan mengelola wilayah itu," ujar Netanyahu.

Netanyahu tidak memberikan rincian siapa sebenarnya pihak ketiga yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza pasca-operasi militer.

Akan enam sumber Israel mengungkap kepada The Associated Press (AP) bahwa negaranya tengah melangsungkan perundingan dengan lima negara, yaitu Indonesia, Somaliland, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.

Adapun perundingan ini dimaksudkan untuk membahas potensi penempatan warga Palestina dari Jalur Gaza, menandai babak baru dalam strategi kontroversial Israel untuk mendorong migrasi massal dari wilayah Gaza yang hancur akibat serangan selama 22 bulan terhadap Hamas.

Merespon isu tersebut, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dengan tegas membantah laporan tersebut.

Mereka menegaskan bahwa laporan mengenai diskusi dengan Israel soal pemukiman kembali warga Gaza tidak benar.

Hal serupa juga diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono yang  turut membantah adanya perundingan tersebut.

Sugiono mengaku tak tahu-menahu mengenai laporan yang menyebutkan perundingan pemerintah Israel yang melibatkan pemerintah RI itu. Dia hanya menegaskan pemerintah RI tidak pernah melakukan perundingan dengan Israel.

(Tribunnews.com / Namira)