Inggris Akan Akui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada Bulan September 2025

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya siap mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September.

Ia menegaskan Inggris akan mengakui negara Palestina, kecuali Israel mengambil sejumlah langkah yang diperlukan guna mengakhiri penderitaan di Gaza.

Langkah tersebut mencakup upaya untuk mengizinkan lebih banyak bantuan memasuki Gaza guna disalurkan kepada warga Palestina serta mencapai gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina. 

Keir Stermer juga menegaskan tidak akan ada aneksasi Tepi Barat oleh Israel dan meminta Israel berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang mengarah pada pengkuan negara Palestina.

"Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan yang mengerikan," ujar Keir Starmer kepada para wartawan, Selasa (29/7/2025). 

Ia menyoroti kelaparan yang semakinn meluas hingga meningkatkan risiko kematian di Jalur Gaza akibat pengepungan Israel dan blokade terhadap jalur masuk bantuan.

"Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat bayi-bayi kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri," ujarnya.

Keir Starmer mengatakan pemerintahnya akan membuat penilaian pada bulan September tentang seberapa jauh para pihak telah memenuhi langkah-langkah ini.

"Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian sejati ketika solusi dua negara akan memberikan dampak sebesar mungkin," katanya.

Ia mengambil keputusan tersebut setelah memanggil kembali kabinetnya selama liburan musim panas pada hari Selasa untuk membahas rencana perdamaian baru.

Rencana tersebut melibatkan kerja sama dengan para pemimpin Eropa lainnya dan cara untuk mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi 2,2 juta penduduk Gaza. 

Baca juga: Arab Saudi Rilis Hasil Konferensi Solusi 2 Negara Palestina-Israel di PBB

Pemerintahan Inggris berturut-turut telah mengatakan mereka akan secara resmi mengakui negara Palestina ketika waktunya tepat, tanpa pernah menetapkan jadwal atau menentukan persyaratan yang diperlukan. 

Semakin banyak anggota parlemen di Partai Buruhnya yang memintanya untuk mengakui negara Palestina dan meningkatkan tekanan pada Israel, setelah Gaza mengalami bencana kelaparan akibat pengepungan Israel.

Pernyataan Keir Starmer muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan minggu lalu bahwa Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina.

Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi pejuang Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perang saat ini. 

Keir Starmer bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada hari Senin (28/7/2025).

Ia mengatakan rakyat Inggris muak melihat kelaparan yang meluas di Jalur Gaza.

"Masyarakat di Inggris muak dengan apa yang mereka lihat di layar mereka," katanya.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan mereka perlu menggalang dukungan dari negara lain untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

"Kita perlu menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan tersebut, dan, ya, itu memang termasuk memberi tekanan kepada Israel, karena ini benar-benar bencana kemanusiaan," ujar Keir Starmer ketika bersama Trump.

Pengepungan Israel di Jalur Gaza memperburuk krisis pangan dan bencana kelaparan, tercatat 147 orang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi, termasuk 88 anak-anak sejak Oktober 2023.⁣ 

Laporan WHO menyatakan dari 74 kematian terkait malnutrisi pada 2025, 63 terjadi hanya bulan Juli, termasuk 24 anak di bawah lima tahun.

Sejak 2 Maret 2025, Israel menutup semua penyeberangan ke Jalur Gaza dan mencegah masuknya bantuan makanan dan medis, yang menyebabkan kelaparan menyebar di Jalur Gaza.

Berton-ton bantuan menumpuk di pintu perbatasan Sinai di Mesir menuju Rafah di Jalur Gaza selatan, dan penyeberangan Kerem Shalom di perbatasan Mesir, Gaza, Israel.

Pada 25 Juli, Israel yang mengendalikan jalur masuk ke Gaza, mengizinkan negara lain untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui jalur udara serta sedikit bantuan mulai memasuki Gaza.

Keir Starmer

Keir Starmer lahir di London pada 2 September 1962, dari keluarga kelas pekerja—ayahnya seorang pembuat alat, ibu seorang perawat yang menderita penyakit serius. 

Ia menjadi anak pertama keluarganya yang kuliah, menempuh studi hukum di University of Leeds dan University of Oxford, dikutip dari Oxford University.

Setelah menjadi barrister pada tahun 1987, Starmer membangun reputasi sebagai pengacara hak asasi, membela buruh, aktivis lingkungan, dan narapidana di Caribbean serta Afrika melalui litigasi strategis—termasuk kasus McLibel yang terkenal melawan McDonald’s.

Pada 1 November 2008, ia ditunjuk sebagai Director of Public Prosecutions (DPP) dan memimpin Crown Prosecution Service hingga 2013. Ia menjadi tokoh kunci dalam penanganan kasus korupsi politik, peretasan media, dan kerusuhan sipil, serta menerima gelar Sir pada 2014.

Keir Starmer terpilih sebagai Anggota Parlemen (MP) untuk konstituen Holborn & St Pancras pada 2015.

Ia kemudian menjadi shadow Brexit secretary di bawah Jeremy Corbyn, mendukung refleksi ulang strategi Brexit termasuk kemungkinan referendum kedua, dikutip dari WION.

Pada April 2020, ia memenangkan pemilihan internal Partai Buruh dan menjadi pemimpin partai setelah Corbyn mengundurkan diri.

Ia memperoleh kepercayaan lebih 56 persen suara dengan janji membawa partai ke era baru penuh harapan dan moderasi.

Setelah kemenangan besar dalam Pemilihan Umum 2024, Partai Buruh meraih lebih dari 410 kursi—melampaui ambang mayoritas 326. 

Sebagai pemimpin partai mayoritas, Keir Starmer diundang oleh Raja Charles III pada 5 Juli 2024 untuk membentuk pemerintahan, sebelum resmi menjadi Perdana Menteri Inggris.

Ia menjadi Perdana Menteri Partai Buruh pertama sejak Gordon Brown (2010) dan pemimpin yang memenangkan pemilu sejak Tony Blair (2005), menandai kembalinya Buruh ke kekuasaan setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif.

Pada awal perang Gaza pada Oktober 2023, ketika Keir Starmer menjadi pemimpin oposisi, ia sepenuhnya mendukung hak Israel untuk membela diri. 

Namun, selama bertahun-tahun, sikapnya telah bergeser ke pendekatan yang lebih keras terhadap Israel, terutama sejak terpilih sebagai perdana menteri lebih dari setahun yang lalu. 

Pemerintahnya mencabut gugatan pemerintah sebelumnya atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan telah menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel. 

Bulan lalu, Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua menteri kabinet Israel sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menuduh mereka berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)