Konflik Suriah
Suriah dalam Angin Perubahan: Sanksi Dicabut, Apa Selanjutnya?
Pemerintah AS resmi mencabut sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Suriah, memungkinkan Suriah untuk kembali berbisnis dengan mitra-mitra dagangnya
Penulis:
Namira Yunia Lestanti
Editor:
timtribunsolo
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump baru saja mengambil langkah besar dengan mencabut sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Suriah.
Keputusan ini diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada 23 Mei 2025, dan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS setelah berakhirnya kekuasaan rezim Bashar al-Assad.
Apa saja implikasi dari pencabutan sanksi ini bagi Suriah dan rakyatnya?
Apa yang Mendorong Pencabutan Sanksi?
Pencabutan sanksi ini diusulkan oleh Presiden Trump setelah bertemu dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, di Arab Saudi.
Menurut Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, langkah ini bertujuan untuk memungkinkan Suriah kembali berbisnis dengan AS dan mitra dagangnya lainnya setelah ekonomi negara tersebut mengalami kehancuran akibat perang saudara selama 13 tahun.
Sebagai bagian dari langkah ini, Departemen Keuangan AS menerbitkan General License 25 yang memungkinkan transaksi dengan pemerintah transisi Suriah di bawah kepemimpinan Ahmed Al-Sharaa.
Ini mencakup interaksi dengan bank sentral serta perusahaan milik negara.
Bessent menjelaskan, "Kebijakan ini akan membantu penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi, serta memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh wilayah Suriah." Pencabutan sanksi juga mencakup pengecualian selama 180 hari terhadap sanksi yang diatur oleh Caesar Syria Civilian Protection Act.
Tindakan Serupa dari 27 Negara Anggota UE
Tidak hanya AS, tetapi 27 negara anggota Uni Eropa juga sepakat untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung pemulihan negara tersebut pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Rencana pencabutan sanksi oleh UE mencakup penghapusan batasan di sektor energi, transportasi, dan pelonggaran hubungan perbankan antara Suriah dan lembaga keuangan Eropa.
Lima institusi keuangan utama Suriah, seperti Bank Industri dan Bank Tabungan, akan dihapus dari daftar sanksi, sehingga dapat mengakses aset yang sebelumnya dibekukan dan melakukan transaksi yang diperlukan untuk rekonstruksi.
Respons Positif dari Pemerintah Suriah
Menteri Luar Negeri Suriah, Assad Al Shaibani, menyambut baik keputusan AS dan UE.
Ia menggambarkan pencabutan sanksi sebagai "pencapaian bersejarah" bagi rakyat Suriah yang diharapkan dapat memperkuat keamanan dan stabilitas.
"Kami bersama rakyat kami telah mencapai kemenangan bersejarah melalui pencabutan sanksi Uni Eropa terhadap Suriah," ungkapnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.