Konflik Palestina Vs Israel
Mesir Disebut Sodorkan Usul Gencatan Baru Israel-Hamas Akhir Pekan Ini: 5 hingga 7 Tahun
Mesir disebut sedang menyiapkan usul baru gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
TRIBUNNEWS.COM – Mesir dilaporkan tengah menyiapkan usul baru gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Media Arab Saudi Asharq menyebut Mesir diperkirakan akan menyodorkan usul itu akhir pekan ini.
Menurut narasumber yang didapatkan media itu, usul baru akan memenuhi permintaan Israel dan Hamas secara “berimbang”. Tujuan usul itu ialah mewujudkan gencatan jangka panjang yang mungkin mencapai lima hingga tujuh tahun.
Nantinya akan ada perjanjian yang menyertakan jaminan dari pihak regional dan internasional guna memastikan Israel dan Hamas memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam gencatan itu.
Usul itu disiapkan oleh Mesir yang berkoordinasi dengan Qatar dan AS. Ketiga negara itu kini menjadi juru penengah.
“Segera setelah rancangan perjanjiaan tercapai, situasi di lapangan akan dipulihkan dan semua operasi militer akan dihentikan,” kata narasumber Asharq dikutip dari The Jerusalem Post.
“Bantuan kemanusiaan dan pemulihan akan mulai disalurkan menurut protokol internasional.”
Sandera Israel akan dibebaskan
Jika gencatan itu terwujud, warga Israel yang masih disandera Hamas akan dibebaskan. Mereka akan ditukar dengan sejumlah warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Disebutkan bahwa kesepakatan antara Israel dan Hamas akan bergantung pada empat hal.
Keempatnya adalah gencatan senjata penuh, penarikan penuh tentara Israel dari Gaza, inisiasi proses pembangunan kembali Gaza, dan penghilangan blokade di Gaza sejak tahun 2007.
Baca juga: Delegasi Hamas ke Kairo Bahas Gencatan Senjata saat Jumlah Korban Tewas di Gaza Tembus 51 Ribu
Sementara itu, Israel menginginkan Hamas untuk menyatakan komitmennya terhadap gencatan senjata lima tahun. Lalu, Israel berharap Hamas tak lagi berkuasa di Gaza.
Narasumber yang didapatkan The Jerusalem Post menyebut tidak ada perubahan mengenai sikap Hamas mengenai usulan gencatan.
Kepada Mesir dan Qatar, Hamas sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima kesepakatan yang menyertakan gencatan senjata sementara.

Adapun Israel mengaku hanya bersedia menerima gencatan yang menyertakan pembebasan 10 hingga 11 sandera. Israel menginginkan gencatan 45 hari.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah berulang kali menegaskan Israel tak akan setuju menghentikan perang di Gaza.
Hamas disebut pernah usulkan gencatan jangka panjang
Bulan kemarin Hamas juga dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.
Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler, seorang utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk urusan sandera.
Ketika diwawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.
Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.
Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.
Baca juga: Media Israel: Hamas Siap Berhenti Gali Terowongan jika Gencatan Jangka Panjang Terwujud
“Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.
Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.
“Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.
Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.
“Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.
Meski demikian, Al Arabi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.