SBY: Dunia Butuh Pemimpin Berani, Bijaksana dan Bisa Menghadapi Tantangan Global dengan Solusi Nyata

"Dari sudut pandang saya, PBB adalah perpaduan antara kegagalan dan keberhasilan. Kegagalannya terlihat dari berbagai perang yang masih berkecamuk saat ini. Namun, keberhasilannya tampak dalam lahirnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme serta berbagai konflik yang berhasil diselesaikan. Tetapi dalam makna yang lebih dalam, setiap kegagalan PBB adalah kekalahan bagi multilateralisme, dan setiap keberhasilan PBB adalah kemenangan bagi multilateralisme."

Multilateralisme mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama. Jika negara-negara tidak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, maka PBB tidak akan berfungsi secara efektif.

"Berita buruknya adalah saat ini multilateralisme sedang mengalami krisis. Amerika Serikat, sebagai salah satu pendiri PBB, tengah menarik diri dari keterlibatan multilateral, termasuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO. Persaingan geopolitik semakin membatasi kerja sama multilateral dan regional."

Menurut SBY, egoisme negara semakin berkembang, mengalahkan semangat kerja sama.

"‘Saya-isme’, alih-alih ‘kita-isme’, berkembang pesat. Beberapa badan PBB mengalami defisit pendanaan. Dewan Keamanan PBB lumpuh—tidak mampu menghentikan genosida di Gaza, atau mengakhiri perang di Ukraina. Ada persepsi kuat mengenai standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Dan seiring dengan meningkatnya ketegangan serta melebarnya kesenjangan, dialog menjadi semakin sulit. Lalu, apa yang harus kita lakukan?"

SBY menekankan bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam situasi ini secara permanen.

Baca juga: Demokrat Nilai Momen Puan Bareng SBY, Jokowi dan Prabowo Representasi Kebersamaan dan Persatuan

"Biaya bagi perdamaian dunia dan kelangsungan hidup umat manusia akan terlalu besar jika kita membiarkan ini terus terjadi. Jika satu negara mundur, pasti ada negara lain yang bersedia maju untuk memimpin. Namun, negara mana atau kelompok negara mana?"

Menurutnya, krisis multilateralisme juga merupakan krisis kepemimpinan.

Dunia membutuhkan pemimpin yang berani, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan global dengan solusi nyata.

"Saya yakin banyak pemimpin seperti ini, baik di belahan bumi selatan maupun utara. Beberapa dari mereka mungkin terjebak dalam nasionalisme sempit dan populisme yang picik. Namun, jika mereka mampu keluar dari perangkap ini, mereka bisa membantu mengarahkan dunia ke arah yang benar," katanya.

Solusi pertama untuk mengatasi lemahnya multilateralisme adalah memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kita harus menyembuhkan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dengan membebaskannya dari hak veto negara-negara P5. Majelis Umum harus diberdayakan. Operasi penjagaan perdamaian harus ditingkatkan. Dan harus ada sistem pendanaan yang stabil agar tidak ada negara besar yang bisa mengintimidasi PBB dengan ancaman penarikan dana," tuturnya.

Namun, reformasi PBB hanya bisa terwujud jika ada persatuan di antara para anggotanya.

"Multilateralisme memberi kesempatan bagi semua negara untuk berpartisipasi dan memimpin. Misalnya, dalam menangani perubahan iklim, Indonesia dapat berperan dalam perlindungan hutan sebagai penyerap karbon global. Jepang dapat memimpin dalam teknologi ramah lingkungan. Uni Eropa dapat membantu dalam pendanaan iklim. Tiongkok dapat memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik. Jika berbagai negara bersatu dalam semangat Piagam PBB, kita bisa mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik di abad ke-21," katanya.