Hakim AS Hentikan Sementara Rencana Trump Bekukan Dana Bantuan Federal

Seorang hakim federal di AS memblokir sementara rencana Presiden Donald Trump untuk menghentikan pencairan hibah dan pinjaman federal beberapa menit sebelum kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.

Rencana Trump bekukan bantuan federal

Pemerintahan Trump, pada Senin (27/01) malam, menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah besar yang dapat mengancam keberlangsungan program-program vital seperti pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan perumahan, dan bantuan bencana yang bergantung pada aliran uang federal.

Pelaksana tugas Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran federal, menyebutkan bahwa pembekuan ini bersifat "sementara" dan diperlukan untuk memastikan seluruh pendanaan sesuai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump.

Dampak luas pembekuan dana federal

Memo dari Gedung Putih yang dikirim ke berbagai lembaga pemerintah pada Senin (27/01) sore menyatakan bahwa para pegawai negeri memiliki "kewajiban untuk menyelaraskan pengeluaran dan tindakan federal dengan kehendak rakyat Amerika seperti yang diungkapkan melalui prioritas presiden.”

Memo tersebut juga mengatakan bahwa hal ini termasuk "mengakhiri ‘kebodohan' dan persenjataan pemerintah,” di antara tujuan-tujuan lainnya.

Kebijakan ini juga mencakup penghentian beberapa inisiatif yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

Pembelaan Gedung Putih

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan pada Selasa bahwa pembekuan ini tidak berarti penghentian total pengeluaran federal. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan "setiap sen yang dikeluarkan sesuai dengan perintah eksekutif Presiden."

Leavitt juga memastikan bahwa program kesejahteraan dan bantuan pangan tidak akan terpengaruh.

Gangguan pembayaran Medicaid dilaporkan

Jaksa Agung New York Letitia James mengatakan bahwa 20 negara bagian, termasuk New York, telah dibekukan dari sistem Medicaid yang menyediakan layanan kesehatan bagi jutaan orang Amerika yang berpenghasilan rendah.

Sekretaris pers Gedung Putih, Leavitt, kemudian memposting di media sosial untuk mengklarifikasi bahwa pembayaran akan tetap diproses.

"Kami telah mengonfirmasi bahwa tidak ada pembayaran yang terpengaruh - pembayaran masih diproses dan dikirim,” katanya. "Kami berharap portal ini akan segera kembali online.”

Lebih dari 70 juta orang menerima jaminan kesehatan melalui Medicaid, yang dibiayai bersama oleh negara bagian dan pemerintah federal AS.

Jaksa Agung New York, Letitia James, mengumumkan bahwa ia bersama sejumlah jaksa agung dari berbagai negara bagian berencana menggugat kebijakan pembekuan dana federal tersebut.

Pada Selasa (28/01), sekelompok organisasi nirlaba juga mengajukan gugatan hukum, menyoroti bahwa kebijakan ini diumumkan melalui memo dari kantor anggaran federal yang hanya dipublikasikan lewat pemberitaan jurnalis, dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam.

Para penggugat termasuk National Council of Nonprofits, American Public Health Association, kelompok usaha kecil Main Street Alliance, dan SAGE, sebuah organisasi di New York yang memberikan bantuan kepada komunitas LGBTQ.