Donald Trump Belum Menjabat Presiden AS Sudah 'Damaikan' Israel-Hamas, Beda dengan Joe Biden

"Kami mencapai kesepakatan untuk para sandera di Timur Tengah. Mereka akan segera dibebaskan. Terima kasih!" kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya, disusul pengumuman resmi dari Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Trump sebelumnya memperingatkan, dia akan membumihanguskan Gaza jika Hamas tidak membebaskan tawanan sebelum dirinya menjabat pada 21 Januari 2025.

"Perjanjian gencatan senjata LUAR BIASA ini hanya dapat terjadi berkat hasil Kemenangan Bersejarah kita pada November," imbuh Trump dalam unggahannya yang panjang, dikutip dari kantor berita AFP.

Politisi Partai Republik itu menambahkan, kemenangannya di pilpres AS 2024 memberi isyarat kepada dunia bahwa pemerintahannya akan mengupayakan perdamaian.

"Dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, serta para sekutu kita," imbuhnya.

Calon presiden ke-47 AS itu pun mengaku sangat gembira atas pembebasan sandera yang ditawan Hamas sejak serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Beberapa sandera adalah warga negara Amerika.

Serangan Hamas ke Israel mengakibatkan kematian 1.210 orang, mayoritas warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Hamas juga menyandera 251 orang dalam serangan tersebut. Sebanyak 94 di antaranya masih ditawan di Gaza, sedangkan 34 lainnya tewas, menurut keterangan militer Israel.

Gempuran Hamas memicu balasan dari Israel di Gaza, menewaskan sedikitnya 46.707 orang yang sebagian besar warga sipil.

Angka itu didapat dari Kementerian Kesehatan Gaza, wilayah kekuasaan Hamas. PBB menyebut datanya bisa dipercaya.

Trump resmi menjabat lagi di Gedung Putih pada Senin (21/1/2025), setelah dilantik sehari sebelumnya.

Artinya mayoritas implementasi gencatan senjata Gaza akan berjalan di bawah pengawasannya.

Selain itu Trump mengisyaratkan akan mendorong normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi.

Momentum gencatan senjata Gaza akan dimanfaatkannya untuk memperluas Kesepakatan Abraham dari masa jabatan pertama, yang menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Teluk, yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.