Militer Bangladesh Manfaatkan Kerusuhan, Paksa Hasina Mundur Sebagai Perdana Menteri dalam 45 Menit

Protes di Bangladesh, yang dimulai bulan lalu dan meningkat dengan cepat, dimulai sebagai agitasi terhadap sistem kuota di mana 30 persen pekerjaan pemerintah disediakan untuk anggota keluarga Muktijoddha -- mereka yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Para pengunjuk rasa mengatakan sistem ini menguntungkan pendukung Liga Awami yang berkuasa dan menginginkan sistem berbasis prestasi untuk menggantikannya.

Ketika protes berkembang, dispensasi Liga Awami mencoba menghancurkannya dengan tangan besi. Dalam bentrokan yang terjadi setelahnya, lebih dari 300 orang tewas.

Yang menambah kemarahan para pengunjuk rasa adalah pernyataan Perdana Menteri Hasina.

"Jika bukan cucu para pejuang kemerdekaan, lalu siapa yang akan mendapatkan manfaat kuota? Cucu para 'Razakar'?" tanyanya.

"Ini pertanyaan saya. Saya ingin bertanya kepada rakyat negeri ini. Jika para pengunjuk rasa tidak patuh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dapat melanjutkan protes mereka. Jika para pengunjuk rasa merusak properti atau menyerang polisi, hukum akan berlaku. Kami tidak bisa membantu."

Kerusuhan terbaru dipicu oleh perintah pengadilan tinggi yang menyatakan ilegal surat edaran pemerintah tahun 2018 yang membatalkan kuota 30 persen untuk keturunan pejuang kemerdekaan dalam pekerjaan pemerintah.

Jejak militer di politik Bangladesh

Sebelumnya sudah pernah terjadi, bahwa militer Bangladesh memiliki sejarah melakukan kudeta dan kudeta balasan.

Namun selama beberapa dekade terakhir, militer telah mengambil peran yang kurang terbuka dalam urusan publik, lebih sering memilih untuk menggunakan pengaruh dari balik layar.

Sebagian dari perubahan itu dikaitkan dengan Hasina.

Ayahnya, pemimpin pertama Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, serta sebagian besar keluarganya, tewas dalam kudeta militer yang mematikan pada tahun 1975.

91 orang tewas

Sebelumnya, Minggu kemarin, sebanyak 91 orang tewas dalam demo yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Dari korban jiwa itu, 13 di antaranya adalah petugas polisi. Jumlah korban tewas ini menjadi yang terbanyak sejak unjuk rasa itu dimulai.