AS Sebut 5 Unit Militer Israel Langgar HAM Berat di Tepi Barat sebelum Dimulainya Perang Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (29/4/2024) mengatakan pihaknya telah menemukan pelanggaran berat yang dilakukan 5 unit militer Israel sebelum dimulainya perang di Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Namun, dari keempat unit tersebut, Vedant Patel tidak menyebutkan pelanggaran apa yang terjadi dan tindakan apa yang diambil oleh pemerintahan Israel.

Sementara itu, seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan unit kelima adalah bagian dari angkatan bersenjata.

Bersamaan dengan pengumuman ini, laporan pers telah mengidentifikasi sebuah batalion bernama Netzah Yehuda, yang sebagian besar terdiri dari Yahudi ultra-Ortodoks, dituduh melakukan pelanggaran.

Jumlahnya sekitar 1.000 orang dan sejak tahun 2022 telah ditempatkan di Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967.

“Setelah proses yang cermat, kami menemukan lima unit Israel bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia berat,” kata Patel, dikutip dari Arab News.

Saat ini keempat unit militer tersebut sedang melakukan remediasi.

“Empat dari unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran,” kata Vedant Patel, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Patel menambahkan bahwa remediasi ini konsisten dengan apa yang AS harapkan dari mitra-mitranya.

“Kami terus berkonsultasi dan menjalin hubungan dengan pemerintah Israel,” kata Patel.

Kemudian ia menjelaskan bahwa saat ini telah mendapatkan informasi terkait unit kelima militer Israel tersebut.

Baca juga: Bela Benjamin Netanyahu, Amerika Protes Penyelidikan ICC atas Kejahatan Perang Israel di Gaza

"Mereka telah mengirimkan informasi tambahan sehubungan dengan unit tersebut, dan kami terus melakukan pembicaraan tersebut," katanya.

Patel berulang kali menekankan bahwa AS telah melihat remediasi atas pelanggaran yang dilakukan Israel dan proses mengenai unit kelima masih berlangsung.

Dengan adanya pelanggaran ini, Patel menekankan bahwa tidak ada perlakukan khusus untuk Israel.