Pejabat Top Palestina Ungkap Rincian Respons Hamas soal Proposal Gencatan Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pejabat tinggi faksi-faksi di Palestina mengungkapkan, rincian respons Hamas terhadap mediator mengenai proposal gencatan senjata.

Pada Selasa (6/2/2024) malam, Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina (PIJ), Mohammad al-Hindi, mengatakan secara eksklusif kepada Al Mayadeen bahwa tanggapan terhadap proposal gencatan senjata, yang juga dikenal sebagai Dokumen Paris, mencakup klausul yang mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang ditetapkan oleh Hamas.

Prinsip-prinsip itu termasuk penghentian agresi Israel, penarikan diri pasukan Israel dari Jalur Gaza, serta rekonstruksi Jalur Gaza, jelas al-Hindi.

“Tanggapan kami terhadap perjanjian kerangka kerja ini selaras dengan prinsip-prinsip kami dengan sedikit perubahan dalam kata-katanya,” tambahnya.

Al-Hindi mengatakan, pertemuan para pejabat tinggi Mesir, Qatar, Amerika, dan Perancis di Paris bertujuan untuk membahas masalah tahanan dan ketegangan regional.

Pertemuan itu berujung pada perumusan Dokumen Paris, yang menawarkan gencatan senjata berbatas waktu, yang akan mewujudkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas.

Namun, al-Hindi mengatakan bahwa, dalam tanggapannya, Hamas mengambil kesempatan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar yang dianutnya ke dalam Dokumen Paris itu.

Mengenai pertanyaan pihak mana yang akan menjamin bahwa klausul tersebut tidak dilanggar oleh pendudukan Israel, al-Hindi menekankan bahwa kekuatan Pasukan Perlawanan adalah penjamin sebenarnya dari kesepakatan tersebut, bukan mediatornya.

Namun, ia mengakui peran yang dapat dimainkan oleh beberapa negara dan organisasi, yakni Turki, Qatar, Mesir, Rusia, dan PBB.

Ia menekankan, bahwa Amerika Serikat bukanlah salah satu negara yang dapat memainkan peran seperti itu, sebagai penjamin.

“Amerika benar-benar bias terhadap Israel, apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri adalah partisipasi mereka dalam agresi dan mencegah bantuan memasuki Gaza,” kata pejabat itu.

Baca juga: Hamas Beri Respons Positif soal Gencatan Senjata di Gaza, Blinken Sebut Kesepakatan Ini Penting

“Kami meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi penjamin tahap pertama perjanjian mengenai pembentukan perumahan (tempat berlindung) bagi para pengungsi,” kata al-Hindi.

Mengulangi pendirian tegas faksi-faksi Perlawanan Palestina mengenai pengaturan urusan sipil di Jalur Gaza, al-Hindi mengatakan:

"Tidak ada seorang pun yang dapat mendikte kami bagaimana keadaan setelah perang nanti."

"Kami teguh pada pendirian kami untuk menghentikan agresi, penarikan diri Israel, pertolongan, rekonstruksi, dan pencabutan pengepungan, dan kami menunggu tanggapan musuh.”

Al-Hindi juga menunjuk pada efektivitas dukungan Hizbullah dan Yaman terhadap rakyat Palestina dan perlawanan mereka.

Ia mengatakan, Amerika Serikat terkena dampak ketegangan regional, terutama akibat operasi Ansar Allah dan Hizbullah.

Ataya: Hamas mengoordinasikan responsnya dengan PIJ

Sementara itu, anggota Biro Politik PIJ, Ihsan Ataya membenarkan, tanggapan yang disampaikan Hamas kepada mediator terjadi setelah Hamas berkoordinasi dengan PIJ.

Melalui panggilan telepon, Ataya mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa apa yang dikatakan Perdana Menteri Qatar sebagai tanggapan “positif” adalah fakta bahwa Hamas tidak menolak Dokumen Paris dan melakukan modifikasi terhadapnya.

Ataya mengatakan jika diterapkan, klausul tanggapan tersebut akan mengarah pada gencatan senjata dan penghentian agresi Israel di Jalur Gaza.

Hal ini juga mencakup penarikan militer Israel dari wilayah tersebut, pembukaan semua penyeberangan ke Jalur Gaza, pengiriman unit perumahan siap pakai ke Jalur Gaza, dan rekonstruksi Jalur Gaza.

“Amerika Serikat dan entitas pendudukan telah menyadari bahwa tidak ada yang bisa berubah secara politik di Gaza,” kata Ataya.

Prioritas bagi faksi Perlawanan adalah gencatan senjata: Al-Taher

Kepala hubungan internasional di Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Maher al-Taher, membenarkan bahwa diskusi telah dilakukan dengan Hamas dan PIJ mengenai tanggapan terhadap perjanjian tersebut.

Al-Taher menegaskan peran PFLP dalam perumusan respons.

Selain itu, pejabat tinggi tersebut menunjuk pada upaya AS dan sekutunya untuk “menyerang” Perlawanan Palestina, dan menambahkan bahwa Otoritas Palestina (PA), yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas, telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih pemerintahan Gaza, namun meminta agar Gaza menjadi “bersih” terlebih dahulu.

Baca juga: Menlu AS Anthony Blinken Berada di Mesir Mau Ngapain? Akan Ada Gencatan Senjata di Gaza 3 Bulan?

Ia mengindikasikan bahwa manuver Amerika yang intensif disebabkan oleh ketakutan akan semakin besarnya peran dan kekuatan Perlawanan di kawasan itu.

Ia menambahkan bahwa Amerika ingin melemahkan Perlawanan Palestina karena mereka mengganggu proyek-proyek dan perjanjian-perjanjian regional yang ingin dilaksanakan pada tahap-tahap selanjutnya.

Lebih lanjut, Al-Taher mengungkapkan bahwa faksi-faksi Perlawanan telah sepakat bahwa penerapan gencatan senjata total adalah prioritas utama mereka dalam setiap kesepakatan karena ada kemungkinan besar bahwa Israel akan melanjutkan agresinya di Jalur Gaza setelah semua tawanan dibebaskan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)