Apa untungnya mempolitisasi kasus Rohingya di Aceh? ‘Ini masih isu kemanusiaan, bukan isu populis’

Calon Presiden Prabowo Subianto ditengarai memanfaatkan polemik Rohingya, namun tim pemenangannya membantahnya.

Pihaknya menegaskan melihat kasus itu semata dari sisi kemanusiaan. Siapa yang 'paling dipermalukan' dalam kasus pengungsi Rohingya di Aceh?

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah pihaknya memanfaatkan polemik Rohingya untuk mendulang suara pemilih.

Sebelumnya, akademisi dari Aceh menilai polemik Rohingya dapat menguntungkan Prabowo yang disebut menggunakan gaya populisme dalam merespons isu ini.

Hal ini juga diperkuat temuan Drone Emprit terhadap kelompok akun publik anti-Rohingya, yang setuju dengan cuplikan pernyataan Prabowo bahwa “tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu...”

Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Saputra membantah dugaan polemik Rohingya dimanfaatkan oleh kubunya untuk mendulang suara Pilpres 2024.

“Menurut saya itu salah tafsir. Prabowo menyampaikan juga ada empatinya kepada teman-teman, saudara-saudara kita dari Rohingya,” kata Herzaky kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/01).

Sebelumnya, terdapat penelitian percakapan di platform X yang menunjukkan adanya kelompok anti-Rohingnya yang setuju dengan pernyataan Prabowo, bahwa “tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu...”. Penelitian juga dinilai lebih menguntungkan Prabowo dibandingkan capres lain.

Selain itu, kata Herzaky, capres nomor urut dua ini tetap tidak menghilangkan perhatiannya terhadap sebagian warga yang menolak kehadiran Rohingya.

“Kita akan tetap memprioritaskan, bagaimanapun rakyat kita sendiri, karena situasinya tidak mudah, masih banyak yang sulit,” katanya.

Pesan lain yang ia tangkap dari respons Prabowo terhadap Rohingya adalah ini sebagai persoalan internasional yang harus dicari solusinya dengan lembaga-lembaga terkait.

“Ini masih isu kemanusiaan, bukan isu populis… tidak ada kaitannya dengan populis, tidak ada kaitannya dengan meraup keuntungan elektabilitas atau mengambil keuntungan elektoral,” jelas Herzaky.

Ia menambahkan, persoalan Rohingnya salah satunya mungkin bisa diselesaikan dengan pengaturan lokasi penampungan pengungsi yang tidak berdekatan dengan permukiman warga, sambil salah satunya melakukan komunikasi dengan Badan-badan Pengungsi PBB.

Pernyataan lengkap Prabowo

Seperti apa respons lengkap capres yang menjabat menteri pertahan terhadap polemik Rohingnya, sebagaimana dikutip Kompas?

“Masalah Rohingnya, ini masalah dunia, menyangkut beberapa negara, tentu Indonesia, kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik.”

“Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya, dan tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita, bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah.”

“Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu, menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ingin membantu dan sebagainya.”

“Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi, di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita.”

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai menghadiri silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Hotel Hermes Banda Aceh, Selasa (26/12/2023).

Prabowo dan aksi mahasiswa

Sehari setelah Prabowo mengeluarkan pernyataan ini, terjadi aksi pemindahan paksa pengungsi Rohingya oleh ratusan mahasiswa di Banda Aceh.

Koordinator aksi, T. Warija Arismunandar membantah aksi tersebut berhubungan dengan kepentingan partai-partai tertentu.

“Itu real atas dasar keinginan mahasiswa, inisiatif mahasiswa, karena adanya kegaduhan di masyarakat Aceh. Dan, itu sama sekali, tidak ada kepentingan politik dari partai mana pun, dan saya tidak masuk dalam partai mana pun,” kata Warija kepada BBC News Indonesia.

Di sisi lain, ia mengakui berasal dari Barisan Muda Hadi Surya, seorang anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Gerindra. Tapi keikutsertaannya dalam barisan itu disebut untuk kebutuhan membantu korban banjir di Aceh Selatan saat itu.

“Kalau saya berasal dari Barisan Muda itu bukan tuduhan. Itu memang benar. Cuma itu digoreng isunya sama orang-orang yang tidak suka dengan kita,” katanya.

Mengapa mengarah pada capres Prabowo?

Riset yang dirilis oleh Drone Emprit menunjukkan adanya kelompok anti-Rohingya membenarkan pernyataan Prabowo pada 26 Desember.

Prabowo menyebut, “Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu, menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ingin membantu dan sebagainya”.

Penelitian ini juga menunjukkan warganet di X percaya polemik Rohingnya berkaitan dengan isu Pilpres 2024. Publik juga mengutuk adanya kemungkinan pemanfaatan isu ini untuk kepentingan politik capres.

Sejumlah kalangan dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi menilai polemik ini makin panas di tahun politik, dan sulit terpisahkan dari isu pemilu.

Mereka melihat sejumlah indikasi disinformasi dan hoaks yang teroganisir disebar di media sosial secara masif telah menuai prasangka buruk yang berujung aksi intimidasi mahasiswa terhadap pengungsi Rohingya 27 Desember lalu.

"Untuk meningkatkan isu yang asalnya bukan isu keamanan menjadi isu keamanan,“ kata peneliti dari RDI Urban Refugee Research Group, Nino Viartasiwi.

Gelombang penolakan sebagian warga Aceh terhadap Rohingya juga, “Tidak menjadi sesuatu yang alamiah dalam konteks masyarakat Aceh,” kata Dosen Fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya.

“Karena masyarakat Aceh punya sentimen etnosentrisme yang tinggi, misalnya orang Rohingya sesama Muslim yang ditindas oleh rezim junta militer di Myanmar. Jadi sudah seharusnya masyarakat Aceh itu ikut menolong,” kata Kemal Fasya kepada BBC News Indonesia.

Lebih lanjut, Kemal menilai polemik Rohingya lebih menguntungkan kubu capres Prabowo karena pernyataannya yang ia sebut “populis”.

Populisme dalam konteks kampanye politik yaitu upaya seseorang mencari simpati pemilih dengan dalih kepentingan rakyat kecil.

“Dia memainkan isu populis yang mudah dicerna, dimakan oleh publik,” kata Kemal.

Sementara kubu capres Ganjar-Mahfud lebih menekankan menerima pengungsi Rohingya untuk ditampung sementara atas dasar kemanusiaan.

Begitupun kubu Anies-Muhaimin yang mewacanakan semacam tempat penampungan sementara agar "mereka terlindungi, tapi masyarakat [Indonesia] tidak terganggu," sebagaimana dikutip dari Kompas.

Menurut Kemal, sikap dua kubu terhadap Rohingya ini bisa tergerus elektoralnya jika polemik Rohingnya terus “jadi gorengan politik”.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Profesor Ahmad Humam Hamid melihat berbagai kemungkinan dalam polemik Rohingya, terutama kompetisi Prabowo dan Mahfud MD dalam satu kabinet yang keduanya punya kepentingan dalam pilpres. Keduanya membidangi isu keamanan nasional.

“Persoalannya adalah siapa mempermalukan siapa,” kata Ahmad Humam.

Di satu sisi, Mahfud MD bisa terjebak dengan tuduhan tidak becus mengurus pengungsi. Di sisi lain, Prabowo juga bisa kena tuduhan tidak bisa mengurus keamanan teritorial yang menjadi tugasnya.

“Apakah ini menjadi indikator kemampuan atau ketidakmampuan calon pemimpin bangsa mengurus republik ini dalam konteks pengungsi yang sudah mendunia, tidak hanya Rohingya?” katanya bertanya-tanya.

Bagaimanapun, menurut Profesor Humam ruang kaitan polemik Rohingya dengan pilpres “itu ada”. Sebab di lapangan, ia menduga terjadi pengorganisiran suara penolakan terhadap pengungsi.

Salah satu yang ia perhatikan adalah sebuah spanduk penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang diduga kuat bukan dibuat oleh warga karena salah tulis.

“Ada spanduk penolakan pengungsi Rohingya di depan PMI Aceh. Tapi keliatannya yang bikin spanduk ini bukan orang Banda Aceh. Soalnya itu ditulis warga Jeumpet Ajun. Seharusnya Ajun Jeumpet,” katanya.

Spekulasi terus muncul di tengah pembiaran pemerintah

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali melihat adanya kewajaran spekulasi yang berkembang, termasuk mengaitkan polemik Rohingya dengan pilpres. Musababnya, selama berbulan-bulan polemik ini belum jelas penyelesaiannya.

“Jangan sampai kasus ini tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah, tapi yang korban masyarakat Aceh,” kata Lem Faisal— Tgk Faisal Ali.

Ia menuntut pemerintah mengambil langkah nyata seperti soal lokasi penampungan, dan pengelolaan pengungsi yang berdatangan.

“Kalau pemerintah bersikap mau menempatkan mereka di hutan, nggak ada masalah yang penting pemerintah punya sikap.”

Ia mengkhawatirkan jika polemik terus berlarut-larut akan terjadi konflik sosial, termasuk cap buruk terhadap warga Aceh. “Itu dianggap semua masyarakat Aceh, seakan-akan masyarakat Aceh jahat semuanya,” kata Lem Faisal.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna setuju dengan dampak yang bisa ditimbulkan yang ia sebut seperti "Melempar arang ke wajah Aceh."

"Jadi orang aceh seperti orang kejam sekali… Ini marwah yang rusak," katanya.

Lalu dampak lainnya adalah pengungsi Rohingya itu sendiri yang akan memperoleh persekusi sebagi "penderitaan ganda", kata Husna.

Dalam keterangan terbaru pihak pemerintah mengatakan harus mengutamakan aspek kemanusiaan, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

Direktur Jenderal HAM, Kemenkumham, Dhahana Putra mengatakan Indonesia harus menampung sementara pengungsi Rohingnya meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulment yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional

"Prinsip non-refoulment ini melarang negara untuk mengembalikan atau mengusir orang-orang ke negara asal atau negara lain yang berpotensi mendapat tindak persekusi, penyiksaan, pelanggaran HAM yang berat," kata Dhahana dalam keterangan kepada media.

Di samping itu, selama berada di Indonesia, para pengungsi diwajibkan taat peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal agar tidak memunculkan masalah-masalah sosial yang membuat gaduh, kata Dhahana.

"Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif agar tidak menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di Aceh dalam penanganan para pengungsi Rohingya," katanya.