Konflik Israel-Hamas: Akankah Pekerja India Gantikan Pekerja Palestina?

Sementara rincian skema penggantian pekerja itu masih belum jelas, sepuluh serikat pekerja utama India telah meminta pemerintah untuk menolak permintaan yang dibuat oleh sektor konstruksi Israel tersebut.

Secara terpisah, kelompok hak asasi manusia asal Inggris, FairSquare, juga mendesak pemerintah India untuk tidak mengirimkan warganya ke Israel sebagai pengganti pekerja Palestina yang telah dideportasi, dengan mengatakan bahwa hal itu tidaklah adil.

"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, India seharusnya mencurahkan upayanya untuk memastikan adanya gencatan senjata, bukan mengambil untung dari lebih banyaknya tindakan kekerasan," ujar Direktur FairSquare Nicholas McGeehan, dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan untuk mengirim pekerja sudah ada

Pada tahun 2022, pasar konstruksi Israel bernilai $71 miliar (sekitar Rp1,1 kuadriliun) dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 2% selama periode 2024-2027, kata laporan Global Data Store.

Pemerintah Israel bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi dan energi, selagi membangun proyek-proyek perumahan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India juga masih belum memberikan komentar mengenai skema undangan pekerja tamu dari negaranya tersebut.

"Di Israel, sudah ada sejumlah pekerja yang dipekerjakan, terutama di sektor perawat," kata Arindam Bagchi, juru bicara kemlu India. "Kami telah mendiskusikan kerangka kerja bilateral di sektor konstruksi dan perawat. Tetapi ini adalah inisiatif jangka panjang, dan saya tidak mengetahui permintaan spesifiknya," tambahnya.

Kerangka kerja yang dimaksud oleh Bagchi itu merupakan kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen ke India pada bulan Mei lalu, di mana 42.000 orang India akan dapat bekerja di Israel, termasuk pekerjaan di sektor konstruksi. (kp/hp)