Perang Rusia-Ukraina, AS Jatuhkan Sanksi Baru, Sasar Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terkait perang Rusia-Ukraina.

Sanksi baru dijatuhkan terhadap 130 entitas baru, termasuk perusahaan di Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) karena diduga memasok komponen dan teknologi yang dibutuhkan militer Rusia.

Menteri Keuangan AS, Jane Yellen menyebut Rusia bergantung pada individu dan entitas negara ketiga untuk melawan Ukraina.

Sanksi baru ini memungkinkan entitas di ketiga negara tersebut memasok Rusia suku cadang kendaraan atau perangkat lunak enkripsi yang dapat digunakan oleh warga sipil atau militer.

"Kami tidak akan ragu meminta pertanggungjawaban mereka," kata Yellen, Kamis (2/11/2023).

Sanksi baru yang dijatuhkan ini disambut baik oleh Ukraina.

Ini adalah langkah pertama yang diambil Washington terhadap produksi drone bunuh diri Lancet milik Rusia.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-618: Drone Rusia Serang Infrastruktur Kharkiv dan Picu Kebakaran

Meskipun ada sanksi, perekonomian Rusia diperkirakan akan tumbuh 1,5 persen tahun ini, menurut Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan karena negara-negara seperti Tiongkok.

Turki dan India telah memberikan bantuan ekonomi yang penting kepada Moskow.

Zelensky puji sanksi baru untuk Rusia

Presiden Volodymyr Zelenskyy memuji langkah-langkah tersebut sebagai “yang diperlukan” saat menyampaikan pidato malamnya.

Kepala stafnya, Andriy Yermak pun setuju dengan pernyataan sang presiden.

“Saya sangat senang bahwa pembatasan diperketat terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kompleks industri militer Federasi Rusia,” tulis Yermak di aplikasi pesan Telegram, dilansir Reuters.

Industri dalam negeri Rusia juga kena sanksi

Sanksi baru Departemen Keuangan juga menargetkan basis industri dalam negeri Rusia.

Menurut Departemen Keuangan, sanksi baru telah direorientasi dari “memproduksi barang untuk rakyat Rusia menjadi upaya untuk memastikan bahwa mesin perang dapat menopang dirinya sendiri”.

Baca juga: Ukraina Sudah Kalah! Benarkah Klaim Jenderal Rusia Ini?

Sanksi baru dari Departemen Luar Negeri AS

Secara terpisah pada Kamis (2/11/2023), Departemen Luar Negeri AS menambahkan 100 sanksi baru yang menargetkan sektor energi, logam dan pertambangan Rusia, pengadaan pertahanan.

"Sanksi juga ditujukan untuk mereka yang terlibat dalam mendukung upaya perang pemerintah Rusia dan kegiatan jahat lainnya," terang kementerian.

Sanksi baru dari Departemen Perdagangan

Sementara itu, Departemen Perdagangan juga memasukkan 12 perusahaan Rusia dan satu lagi dari Uzbekistan ke dalam daftar hitam yang dianggap membantu Moskow memperoleh teknologi drone yang penting.

AS, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah memberikan sanksi kepada ratusan individu dan entitas Rusia sejak invasi tak beralasan Moskow ke Ukraina pada Februari 2022.

Sanksi lebih lanjut juga menargetkan perekonomian Rusia, aset luar negeri dibekukan, dan ekspor dibatasi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)