Uighur: Bagaimana Cina Memoles Narasi Politik di Xinjiang

Organisasi HAM, Uyghur Human Rights Project, baru-baru ini mendesak perusahaan pariwisata di Barat untuk berhenti menawarkan paket wisata di Xinjiang.

Tapi Wani sebaliknya memperkirakan akan ada "peningkatan jumlah wisata berpemandu,” terutama dari nebara-negara muslim dan Eropa. Dia malah meyakini akan ada undangan bagi diplomat asing untuk berkunjung dan memuji langkah Beijing memerangi terorisme, "meskipun hal ini kenyataannya mungkin tidak terjadi,” imbuhnya.

Cina lolos dari tribunal?

Kelompok hak asasi manusia telah menyerukan tindakan lebih aktif dari masyarakat dunia atas isu ini, mengingat hasil laporan PBB yang dirilis tahun lalu. "Kami berharap pemerintah lain dan PBB akan mengambil tindakan lanjutan sekarang,” kata Direktur Asia Human Rights Watch, Maya Wang kepada DW.

Dia menambahkan, ketika perang Rusia di Ukraina mengalihkan perhatian global, para aktivis menghadapi tantangan dalam mempertahankan tekanan terkait penindasan pemerintah Cina terhadap warga Uighur di Xinjiang.

Terbatasnya akses ke wilayah tersebut juga menambah masalah. "Pemerintah Cina ahli dalam mengendalikan informasi,” tandas Wang sambil memaparkan bahwa baik HRW maupun PBB tidak diizinkan mengakses wilayah tersebut secara bebas untuk melakukan pekerjaan pencarian fakta.

Wang berujar, mengingat kurangnya tekanan kolektif dari pemerintah lain, kemungkinan besar Beijing meyakini bahwa "mereka bisa lolos dari tuntutan kejahatan internasional yang paling parah tanpa harus menanggung konsekuensi.”

Dia mengatakan, meskipun jumlah kamp telah dikurangi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kebijakan penindasan yang diubah atau dicabut. "Bagi warga Uighur yang tinggal di sana, kehidupan mereka selalu penuh penindasan.”

rzn/as