Ganjar Pranowo jadi capres PDIP, rekam jejaknya terkait lingkungan 'masih jauh dari harapan'

Hingga kini, warga Wadas masih berkeras mempertahankan tanah mereka dari operasional penambangan dan menolak mekanisme 'konsinyasi' atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan terhadap penolak tambang.

Bencana ekologis tambah parah

Walhi juga mencermati bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah.

Kata Edo, banjir di provinsi ini semakin buruk tiap tahun akibat perubahan fungsi kawasan tangkapan air menjadi perumahan dan kawasan industri.

Pada Mei 2022 lalu, polisi setempat menyebut setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang pesisir Semarang atau dekat Pelabuhan Tanjung Mas.

Sejumlah peneliti meyakini penurunan muka tanah menjadi faktor yang ikut berperan dalam menyebabkan banjir rob parah di sana.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Edo, Ganjar tak memiliki rencana yang matang selain mengandalkan tanggul laut Semarang-Demak yang bakal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca juga:

• Banjir rob Jawa Tengah: Pemerintah segera bangun tanggul, tapi peneliti sebut penurunan muka tanah penyebab utama banjir

• Perubahan iklim: Kisah keluarga yang bertahan sendirian di tengah desa yang tenggelam

Selama dua kali menjabat pemimpin Jawa Tengah pun, sambungnya, politisi PDI Perjuangan itu disebut tidak pernah menelurkan kebijakan progresif yang berpihak pada lingkungan.

"Sejauh ini saya tidak melihat ada kebijakan yang melindungi atau memperbaiki lingkungan. Karena yang dia lakukan justru merevisi kebijakan tata ruang dan diarahkan membuka kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri."

"Itu kan memperparah daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah."

"Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ruang hidup?"

PDIP: Ganjar Pranowo memiliki sikap pemimpin

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, menampik tudingan Ganjar Pranowo tidak berpihak pada warganya yang sedang berkonflik dengan korporasi.

Menurut dia, keputusan yang diambil Ganjar dalam kasus Kendeng dan Wadas adalah bentuk ketegasan demi "kepentingan yang lebih besar".

"Yang jelas pemimpin harus ada sikap. Bahwa sikap itu membuat hal blunder bagi beberapa orang, tapi motifnya untuk kepentingan yang lebih besar," imbuh Aria Bima kepada BBC News Indonesia.