KLB polio: 3,9 juta balita di Jawa Barat akan diimunisasi setelah temuan kasus di Purwakarta

Sebanyak 3,9 juta balita di Jawa Barat akan diimunisasi demi mencegah penularan, setelah ditemukan satu kasus positif di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Selang empat bulan dari temuan kasus polio di Kabupaten Pidie, Aceh, seorang anak perempuan berusia empat tahun di Kecamatan Maniis, Purwakarta mengalami Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau lumpuh layuh pada kaki kirinya.

Setelah sampel fesesnya diperiksa pada 14 Maret 2023, anak tersebut dikonfirmasi positif mengidap polio tipe 2 VDVP.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine mengatakan anak tersebut telah dibawa ke rumah sakit umum untuk menjalani fisioterapi dan pemeriksaan lanjutan.

“Untuk kasus polio, cacat akan permanen, tidak akan bisa hilang, tapi dengan lebih cepat diketahui, lebih cepat direhabilitasi, paling tidak meminimalkan [kelumpuhannya],” kata Prima ketika ditemui di Bandung pada Senin (27/3).

“Anaknya sih sudah bisa belajar jalan lagi, namun gejala sisa karena memang sudah mulai mengecil kaki dan paha kirinya,” sambungnya.

Menurut Prima, kasus tersebut terdeteksi dari surveilans rutin yang dilakukan dinas kesehatan setempat.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) polio setelah temuan kasus di Aceh.

Kasus itu adalah temuan pertama sejak Indonesia dinyatakan bebas polio pada 2014.

Penetapan KLB polio di Jawa Barat sendiri berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan bertanggal 17 Maret 2023, menyusul ditemukannya kasus positif polio di Purwakarta. 

Status itu diterapkan mengingat kondisi dari zero kasus atau sudah dinyatakan bebas menjadi ada kasus, juga mayoritas kota/kabupaten di Jawa Barat masuk dalam peta risiko KLB atau rawan terjadi kasus polio. 

Dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, 17 di antaranya masuk dalam peta risiko KLB polio, antara lain Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, Karawang, Cirebon, dan Indramayu.

"Jadi prediksinya, mungkin saja kasus yang sama di Purwakarta, dengan peta risiko yang tinggi, sebetulnya ada di daerah lain, hanya karena pengambilan sampelnya belum dikatakan memenuhi syarat.  Karena ini penyakitnya menular maka harus dilakukan tindakan cepat," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi.

"Pernyataan status itu lebih pada tindakan pemerintah untuk melindungi warganya," terang Dedi.

Terjangkit ‘karena tidak diimunisasi’