Sri Lanka Pangkas Jumlah Personel Militer hingga 65 Ribu Orang, Imbas Krisis Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan Sri Lanka memangkas jumlah personel militernya secara drastis pada Jumat (13/1/2023).

Pemerintah Sri Lanka saat ini berusaha merombak keuangannya yang berantakan karena krisis ekonomi parah.

Angkatan bersenjata Sri Lanka juga mengalami jumlah pemotongan personel.

Kementerian pertahanan mengumumkan akan memensiunkan 65.000 tentara dari 200.000 tentaranya selama setahun.

Pemotongan tersebut merupakan bagian terbesar dari rencana untuk mengurangi pasukan darat Sri Lanka menjadi 100.000 pada akhir dekade ini.

Baca juga: Krisis ekonomi Sri Lanka: Pendidikan jadi hal mewah, orang tua sebut hanya satu anak saya yang bisa bersekolah

Menurut analis ahli, gaji personel pasukan keamanan merupakan setengah dari tagihan gaji pemerintah.

Sri Lanka memperingatkan minggu ini, pendapatannya hampir tidak cukup untuk membayar pegawai negeri dan pensiun meskipun ada kenaikan pajak yang besar pada awal tahun.

“Tujuan keseluruhan dari cetak biru strategis adalah untuk membicarakan kekuatan pertahanan yang sehat secara teknis dan taktis dan seimbang,” kata pernyataan Kementerian Pertahanan Sri Lanka, seperti diberitakan Channel News Asia.

Baca juga: Inflasi Sri Lanka Menurun ke 57,2 Persen di Desember

Jumlah Personel Militer yang Membengkak

Jumlah personel angkatan bersenjata Sri Lanka masih membengkak lebih dari satu dekade, setelah berakhirnya perang saudara etnis.

Hampir 400.000 orang bertugas di militer pada kekuatan puncaknya pada tahun 2009.

Pertahanan menyumbang hampir 10 persen dari pengeluaran publik tahun lalu.

Jumlah angkatan bersenjata Sri Lanka memuncak antara 2017 dan 2019, dengan 317.000 personel menurut Data Bank Dunia.

Bahkan, jumlahnya lebih tinggi daripada selama konflik 25 tahun, dikutip dari English Arabiya.

Total pengeluaran untuk sektor pertahanan Sri Lanka memuncak pada tahun 2021, sebesar 2,31 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun turun menjadi 2,03 persen tahun lalu.

Baca juga: Masih Dihantui Krisis Ekonomi, Sri Lanka Negosiasikan Lagi Pakta Perdagangan dengan3 Negara

Krisis Ekonomi di Sri Lanka

Sri Lanka masih belum pulih dari berbulan-bulan kekurangan makanan dan bahan bakar yang membuat kehidupan masyarakatnya sengsara.

Presiden Ranil Wickremesinghe telah menaikkan pajak, dikutip dari Wio News.

Ia juga memberlakukan pemotongan pengeluaran yang keras untuk memperlancar pengesahan bailout Dana Moneter Internasional, yang diharapkan menyusul gagal bayar utang pemerintah.

Perekonomian Sri Lanka menyusut sekitar 8,7 persen tahun lalu karena masyarakat mengalami pemadaman listrik yang lama, antrian panjang untuk bensin, rak supermarket yang kosong, dan inflasi yang tak terkendali.

Krisis memuncak pada bulan Juli 2022, ketika pengunjuk rasa yang marah karena krisis menyerbu kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa yang menjabat saat itu.

Gotabaya melarikan diri sebentar dari negara itu dan mengajukan pengunduran dirinya dari luar negeri.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Sri Lanka