PM Solomon Tersinggung Ditawari Bantuan Dana Pemilu oleh Australia, Tuduh Canberra Campur Tangan
Pemerintah Kepulauan Solomon tersinggung dengan tawaran Australia untuk membantu membiayai pemilu, sementara perdana menteri menginginkan itu ditunda.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare geram dengan tawaran Australia untuk membantu mendanai pemilihan umum.
Pemimpin Kepulauan Solomon itu menilai pemerintah Australia campur tangan dengan urusan negaranya.
Dilansir BBC, PM Sogavare berusaha menunda pemilu yang harusnya digelar pada pertengahan 2023 selama tujuh bulan.
Langkah kontroversial ini mendapat kecaman dari kritikus karena dianggap perubahan menuju otoritarianisme.
Di sisi lain, Australia mengaku tidak ada yang aneh dengan tawaran bantuannya itu.
Hubungan Honiara dengan Canberra memburuk belakangan ini karena pemerintahan PM Sogavare makin dekat dengan China.
Baca juga: Menhan Prabowo dan Dubes Australia Bahas Kemajuan Kerja Sama Pertahanan
Australia rutin menawarkan bantuan keuangan dan logistik ke negara-negara Pasifik untuk menggelar pemilihan umum, salah satunya untuk jajak pendapat di Kepulauan Solomon.
Namun Sogavare bersikeras agar anggota parlemen dapat memilih RUU untuk mengubah konstitusi.
Jika RUU itu disahkan, maka pemilihan umum kemungkinan dapat ditunda.
"Ini adalah serangan terhadap demokrasi parlementer kami dan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negeri kami," kata Sogavare dalam sebuah pernyataan.
Pemilihan umum di Kepulauan Solomon biasanya dilakukan empat tahun sekali.
Namun pemerintah berusaha menunda pemilu tahun depan sampai event Pesta Olahraga Pasifik pada akhir 2023 usai.
Diketahui, Kepulauan Solomon akan menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut.
PM Sogavare mengaku negara tidak mampu menggelar dua perhelatan besar itu dalam satu tahun.
Dalam pernyataannya, Sogavare mengatakan pemerintah tidak mampu mendanai Pesta Olahraga Pasifik dan pemilihan pada tahun yang sama.
Pemerintah merasa tersinggung karena proposal tawaran bantuan Australia dipublikasikan saat pihaknya dalam proses membalas, lapor Al Jazeera.
Menyusul hal ini, Australia dituding mencoba mempengaruhi suara anggota parlemen terkait RUU penundaan pemilu.
Oposisi menilai usulan penundaan pemilu merupakan percobaan perebutan kekuasaan dan meminta bantuan Australia, sebagai donor terbesar Kepulauan Solomon.
Para pengunjuk rasa telah menyerukan Sogavare untuk mundur dua kali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada pemilihan terakhir.
Pemimpin itu berada di bawah tekanan setelah menandatangani pakta keamanan yang kontroversial dengan China pada April lalu.
Di bawah pakta ini, China bisa leluasa mengerahkan polisi bersenjata ke negara kepulauan Pasifik tersebut.
Baca juga: Tunjukkan Kedekatan di Pasifik, Cina Latih Bela Diri Polisi Kepulauan Solomon
Baca juga: Pemerintah Australia Berencana Buat Aturan Dorong Pemakaian Kendaraan Listrik
Sekutu Barat khawatir langkah ini bisa menjadi awal dari pembangunan pangkalan militer China di Kepulauan Solomon.
Sogavare menyangkal tudingan itu dan mengatakan itu tidak mungkin.
Pemimpin Kepulauan Solomon ini juga berulang kali mengkritik negara-negara termasuk Australia atas reaksi mereka terhadap kesepakatan dengan China, dan mengancam akan melarang jurnalis asing setelah liputan yang "merendahkan".
Sogavare akan mengunjungi Australia dan bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese dalam beberapa minggu mendatang.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)
