Konflik bersenjata politik Irak tewaskan 23 orang di Baghdad, KBRI siapkan rencana evakuasi
Kedutaan Besar RI di Baghdad akan menyiapkan rencana darurat dan tidak menutup kemungkinan evakuasi di tengah konflik bersenjata akibat perseteruan
Kedutaan Besar RI di Baghdad akan menyiapkan rencana darurat dan tidak menutup kemungkinan evakuasi di tengah konflik bersenjata akibat perseteruan politik Irak yang menewaskan sedikitnya 23 orang.
Dalam keterangan kepada BBC News Indonesia, Duta Besar Indonesia di Baghdad, Elmar Iwan Lubis, menuturkan bahwa kondisi Baghdad saat ini mulai tenang dan konflik bersenjata telah mereda sejak Selasa (30/8) pagi waktu setempat.
“Saat ini di siang hari sudah sedikit terdengar tembakan yang makin sporadis. Area konflik hanya terjadi di kawasan yang dinamakan sebagai Green Zone [Zona Hijau], sehingga tidak menyebar ke seluruh Baghdad,” papar Dubes Elmar.
Menurutnya, ada sebanyak 413 WNI di Baghdad. Namun, data KBRI tersebut diakuinya tidak akurat karena sebagian besar adalah asisten rumah tangga yang masuk secara tidak prosedural dan “mayoritas korban trafficking dari Indonesia”.
“Kondisi WNI sejauh ini dalam keadaan aman dan KBRI telah menghimbau untuk tetap waspada, berada di lokasi masing-masing dan mematuhi jam malam serta menghubungi KBRI jika memerlukan bantuan,” paparnya.
Dubes Elmar Iwan Lubis mengatakan pihaknya terus memantau situasi dan saling berkomunikasi dengan sesama perwakilan asing di Baghdad.
Dia mengamini laporan yang menyebutkan bahwa staf Kedutaan Belanda telah dievakuasi ke gedung Kedutaan Jerman demi keamanan mengingat konflik berlangsung di Zona Hijau, area yang menampung sejumlah bangunan pemerintah dan kedutaan asing.
“Jika keadaan terus genting KBRI akan menyiapkan rencana darurat dan tidak menutup kemungkinan evakuasi,” sebutnya.
Baca juga:
Konflik bersenjata ini dipicu oleh keputusan ulama Muslim Syiah, Moqtada al-Sadr, untuk mundur dari kancah politik.
Keputusan tersebut mengemuka dua hari setelah dia menyeru kepada semua partai politik dan sosok yang terlibat dalam politik Irak menyusul invasi pimpinan AS pada 2003 untuk mundur.
Para politisi pendukung Al-Sadr memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum Oktober 2021 lalu, tetapi mereka tidak bisa mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru dengan blok terbesar kedua, yang sebagian besar terdiri dari partai-partai yang didukung Iran.
Setelah Al-Sadr memutuskan mundur dari politik, para anggota milisi Al-Sadr yang dikenal sebagai Brigade Perdamaian kemudian menyerbu Istana Kepresidenan lalu bentrok dengan pasukan keamanan Irak dan milisi yang bersekutu dengan Iran.
