Erdogan dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu di Sochi, Apa yang Dibicarakan?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan mitranya dari Rusia Presiden Vladimir Putin pada Jumat (5/8/2022) di Sochi, Moskow.

Pertemuan tersebut terjadi setelah Ankara menengahi kesepakatan pengiriman gandum antara Moskow dan Kyiv dan karena intervensi militer Turki yang baru di Suriah tetap menjadi kemungkinan.

Dikutip Al Jazeera, KTT Erdogan dengan Vladimir Putin terjadi pada minggu yang sama ketika sebuah kapal yang membawa gandum Ukraina dapat berlayar.

Kapal itu merupakan pengangkut gandum yang pertama sejak konflik dimulai.

Gandum menuju Istanbul di bawah kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Ankara.

“Berdasarkan perannya dalam kesepakatan biji-bijian, Turki telah berhasil memposisikan dirinya sebagai saluran diplomatik Rusia kepada masyarakat internasional,” kata Eyup Ersoy, peneliti tamu di Institute of Middle Eastern Studies, King's College London.

Baca juga: UPDATE Perang Rusia Vs Ukraina Hari ke-163: Kyiv Akui Kemenangan Parsial Moskow

Operasi militer Turki di Suriah utara

Analis mengatakan fokus utama Turki adalah persetujuan Moskow terhadap operasi militer Turki di Suriah utara.

Rusia, pendukung utama Presiden Bashar al-Assad, menguasai sebagian besar wilayah udara Suriah utara.

Erdogan mengangkat prospek operasi lain terhadap pejuang Kurdi Suriah pada bulan Mei.

“Kami bertekad untuk membasmi kelompok-kelompok jahat yang menargetkan keamanan nasional kami dari Suriah,” tegasnya selama KTT Teheran dua minggu lalu.

Tal Rifaat dan Manbij, kota-kota di sebelah barat sungai Efrat yang dikendalikan oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG), kemungkinan menjadi sasaran.

Baca juga: PBB Minta Akses ke Pembangkit Nuklir Ukraina yang Dikuasai Rusia

PKK disebut sebagai kelompok teroris

Kelompok Suriah terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melancarkan pemberontakan bersenjata selama 38 tahun melawan Turki.

PKK dianggap sebagai kelompok "teror" oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE).

Ankara telah meluncurkan empat operasi lintas batas ke Suriah sejak 2016 dan mengendalikan tanah di utara dengan tujuan mengusir YPG dan membangun zona aman 30 km (19 mil).

Serangan pada Oktober 2019 ke timur laut Suriah terhadap YPG mengundang kecaman internasional yang luas.

“Erdogan menginginkan lampu hijau untuk operasi militer di Suriah,” kata Karim Has, seorang analis politik Turki yang berbasis di Moskow.

Baca juga: Zelensky Desak Presiden China Untuk Bantu Akhiri Invasi Rusia di Ukraina

Turki mengalami krisis ekonomi terburuk dalam dua dekade dan Erdogan menghadapi pemilihan presiden dan parlemen pada Juni tahun depan.

Kremlin dapat meredakan ketidakstabilan ini, terutama melalui gas alam.

Rusia memasok Turki, yang bergantung pada impor energi, dengan 45 persen kebutuhan gasnya tahun lalu.

Berbagi drone bersenjata

Erdogan dan Putin juga dapat membahas kemungkinan Turki berbagi keahlian drone udara bersenjatanya dengan Rusia.

Drone Bayraktar TB2 yang dijual ke Ukraina terbukti sangat efektif melawan pasukan Rusia.

Bulan lalu, Erdogan dilaporkan mengatakan bahwa Putin telah menyarankan untuk mendirikan pabrik drone di Rusia selama pertemuan mereka di Teheran.

Baca juga: Barat Tuding Vladimir Rekrut Narapidana Jadi Pasukan di Garis Depan Invasi ke Ukraina

Kremlin mengatakan pekan lalu bahwa “kerjasama teknis dan militer” akan menjadi agenda di Sochi, sebuah indikasi minat Rusia dalam pengadaan Bayraktar, menurut Ersoy.

“Berita baru-baru ini tentang minat Rusia untuk mengakuisisi drone Iran menunjukkan urgensi masalah ini bagi Moskow,” tambahnya.

Namun, langkah seperti itu akan merusak papan utama dukungan Turki untuk Ukraina serta mengangkat alis di antara sesama anggota NATO.

Awal bulan ini, kepala Baykar, yang membuat drone Bayraktar TB2 mengesampingkan pasokannya ke Moskow.

“Jika Turki lebih lanjut berpartisipasi dengan Rusia dalam masalah militer pada saat Rusia dianggap sebagai ancaman terbesar bagi NATO, itu akan sangat merusak hubungan dengan Barat,” kata Karim Has.

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)