Oposisi Putin Kumpulkan Daftar Ribuan Orang Penghasut Perang Rusia di Ukraina: Beri Mereka Sanksi

TRIBUNNEWS.COM - Tokoh oposisi Rusia yang getol mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, Alexei Navalny, terus memberikan dukungannya terhadap Ukraina.

Meskipun saat ini berada di penjara, dukungan Navalny disampaikan melalui juru bicaranya, Leonid Volkov.

Volkov berada di Washington pada akhir Mei 2022 untuk mengambil Penghargaan Kebebasan 2022 Institut Republik Internasional (IRI) untuk Navalny.

Dikutip dari VoA, Volkov menyebut, saat ini perang di Ukraina diidentifikasi melalui tiga bidang, yakni militer, informasi, dan ekonomi.

Ia mengakui, masyarakat sipil Rusia tentu tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Ukraina dalam bidang militer.

Namun, menurutnya, para pendukung Navalny secara aktif berjuang untuk melawan Putin dalam bidang informasi.

Baca juga: UPDATE Serangan Rusia ke Ukraina Hari ke-100, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

"Kami berjuang untuk mengubah sikap masyarakat Rusia dan mereka berkontribusi terhadap sanksi ekonomi Barat dengan mengidentifikasi pendukung Putin dan aset mereka," kata Volkov.

Volkov juga menyampaikan, Navalny dan timnya telah menyusun daftar orang-orang yang perlu diberi sanksi.

Menurutnya, sudah ada sekitar 6.000 orang, termasuk para pejabat pemerintah Rusia yang korupsi.

"Ada 6.000 penghasut perang, pendukung perang Putin dan oligarkinya, pejabat pemerintah yang korup serta teman-teman dan keluarganya."

"Kami menyarankan untuk memberikan sanksi kepada mereka semua, membuat Putin menjadi racun, terisolasi," kata Volkov.

Baca juga: Uni Eropa Sepakat Anggarkan Dana 321 Miliar Dolar AS Untuk Gantikan Impor Minyak Rusia

"Saya senang mengatakan bahwa selama pertemuan saya di sini, ide ini mendapat banyak dukungan," tambahnya.

Di bidang informasi, kata Volkov, Navalny memimpin upaya untuk melawan kampanye propaganda Rusia yang menggambarkan perang sebagai 'operasi militer khusus'.

Adapun, Navalny "menjaga kontak dengan dunia luar melalui pengacaranya" dan dengan mempertahankan kegiatan aktif di platform media sosial.

"Hasilnya, Yayasan Antikorupsi yang ia dirikan pada 2011 mampu bertahan dari represi besar-besaran dan kini lebih kuat dari sebelumnya," ujar Volkov.