Rusia Sebut Amerika Serikat Telah Kehilangan Dukungan Mayoritas Dunia
Ketua parlemen Rusia mengatakan hasil pemungutan suara terbaru di Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa AS telah kehilangan dukungan mayoritas dunia.
lihat foto
Amerika Serikat Kecewa
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyebut pemungutan suara itu sebagai "hari yang mengecewakan" bagi dewan.
"Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari DPRK (Korea Utara)," katanya kepada dewan, menggunakan nama resmi negara itu, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Pengekangan dan keheningan dewan tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman. Jika ada, DPRK telah berani."
Ia mengatakan Washington telah menilai bahwa Korea Utara telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini dan secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir.
Utusan Inggris, Prancis dan Korea Selatan menyuarakan ketakutan yang sama.
Pyongyang terakhir melakukan uji coba nuklir pada 2017.
"Menggunakan hak veto berarti melindungi rezim Korea Utara dan memberikan kekuasaan penuh untuk meluncurkan lebih banyak senjata," kata duta besar Prancis, Nicolas de Riviere.
Setelah memveto diberlakukannya sanksi tambahan, China dan Rusia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa AS perlu meningkatkan dialog dengan Korea Utara daripada memilih untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi.
Kedua negara meminta agar sanksi dilonggarkan dengan alasan kemanusiaan.
"Pengenalan sanksi baru terhadap DPRK [Korea Utara] adalah jalan menuju jalan buntu," ujar Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan.
"Kami telah menekankan ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang."
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan terhadap Korea Utara hanya akan menyebabkan lebih banyak "efek negatif dan eskalasi konfrontasi."
"Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal dan kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya," katanya kepada dewan.
Pembicaraan denuklirisasi telah terhenti sejak 2019 ketika pertemuan puncak di Vietnam antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump yang lenyap tanpa kesepakatan.
