Aturan Baru Israel tentang Orang Asing yang Mengunjungi Tepi Barat Picu Kemarahan
Pakar hukum Palestina, akademisi dan kelompok hak digital menyatakan kemarahan atas kebijakan Israel terkait izin masuk dan tinggal bagi orang asing.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum Palestina, akademisi dan kelompok hak digital menyatakan kemarahan atas kebijakan Israel terkait izin masuk dan tinggal bagi orang asing di Tepi Barat yang diduduki.
Mereka mengatakan aturan baru semakin memperumit pergerakan dan menambah pembatasan pada sistem yang sudah berbelit-belit.
Dilansir Al Jazeera, peraturan setebal 97 halaman, yang disebut Prosedur Masuk dan Tempat Tinggal bagi Orang Asing di Area Yudea dan Samaria (PDF), menggantikan dokumen empat halaman saat ini.
Baca juga: Serangan Udara Israel di Suriah Disebut Tewaskan 9 Tentara
Baca juga: Israel Lancarkan Serangan Udara saat Fajar ke Suriah, 9 Orang Tewas dan 3 Orang Terluka
Untuk dicatat, Yudea dan Samaria adalah istilah yang digunakan pemerintah Israel untuk menyebut Tepi Barat.
Kebijakan tersebut memiliki aturan masuk yang lebih luas, yang menurut beberapa pakar hukum gunanya untuk membatasi dan melacak perjalanan warga negara asing ke wilayah Palestina yang diduduki, mengontrol pertumbuhan penduduk Palestina dan menyimpan data tentang klaim tanah warga Palestina yang memegang kewarganegaraan asing.
Bagian integral Israel
Aturan baru mulai berlaku pada 22 Mei 2022, diterbitkan pada Februari tetapi pada saat itu mendapat sedikit perhatian.
Peraturan memperlakukan Tepi Barat sebagai bagian integral dari Israel, menggunakan istilah-istilah seperti perjalanan ke "Yudea dan Samaria" atau "Area".
Mereka juga menetapkan masuk ke Israel untuk tujuan "transit" ke Tepi Barat.
Aturan tersebut juga semakin memperumit dan meresmikan larangan masuk tertulis dan tidak tertulis bagi orang asing yang ingin berkunjung, berbisnis, berkumpul kembali dan tinggal bersama keluarga Palestina mereka, bekerja atau menjadi sukarelawan di Tepi Barat, atau belajar atau mengajar di lembaga akademik Palestina.
Warga Palestina yang memegang paspor asing harus memberikan informasi – untuk tujuan visa – pada permohonan persetujuan sebelum melakukan perjalanan, yang mencakup nama dan nomor ID nasional kerabat "tingkat pertama", atau non-kerabat lain yang dapat mereka tinggali atau kunjungi. .
Tmz melaporkan, pakar hak digital mengatakan bahwa informasi pribadi tentang pelancong dan keluarga serta kenalan mereka kemungkinan akan digunakan dalam pengawasan massal dan upaya pengumpulan data Israel.
"Ini adalah latihan pengawasan," kata Marwa Fatafta, pakar hak digital Palestina dan analis kebijakan Al Shabaka.
"Dengan kebijakan baru, otoritas Israel ingin memetakan lingkaran sosial dan properti warga Palestina yang tinggal di luar negeri dengan paspor asing."
"Seluruh sistem identifikasi dibangun untuk mengendalikan dua aspek paling penting dari Palestina: orang dan tanah. Sekarang, di satu sisi, itu juga akan berlaku untuk warga Palestina yang memiliki hubungan dengan Tepi Barat," katanya kepada Al Jazeera.
