Korea Utara Uji Coba Lagi Dua Rudal Balistik, Jepang Keluarkan Peringatan dari Proyektil yang Jatuh

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara telah menembakkan apa yang diduga sebagai dua rudal balistik jarak pendek ke laut dalam uji coba senjata keempatnya bulan ini.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Senin (17/1/2022) mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan menembakkan dua rudal balistik dari bandara Sunan di ibukota Pyongyang. Namun, mereka tidak mengatakan seberapa jauh rudal tersebut melesat hingga mendarat.

Pemerintah Jepang juga melaporkan peluncuran tersebut. Jepang mengutuk peluncuran tersebut sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan.

Dilansir dari Al Jazeera, Perdana Menteri Fumio Kishida menginstruksikan pemerintahnya untuk melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi tentang peluncuran itu dan memastikan keselamatan kapal dan pesawat.

Penjaga Pantai Jepang mengeluarkan peringatan bagi kapal-kapal yang bepergian di sekitar perairan Jepang untuk waspada terhadap benda-benda yang jatuh.

Baca juga: Tanggapi Uji Coba Rudal Korea Utara, AS Sempat Perintahkan Pendaratan Pesawat Untuk Berjaga-jaga

Baca juga: Amerika Serikat Sanksi Enam Warga Korea Utara Setelah Uji Coba Rudal Hipersonik

Namun sejauh ini tidak ada kerusakan langsung yang dilaporkan.

Penjaga Pantai kemudian mengatakan bahwa proyektil Korea Utara diyakini telah mendarat tetapi tidak merinci di mana.

Korea Utara telah melakukan serangkaian peluncuran sejak awal tahun.

Pekan lalu, Korea Utara mengumumkan uji coba senjata hipersonik yang diamati langsung oleh pemimpin Kim Jong Un.

Pada Jumat (14/1/2022), Korut kembali menembakkan dua rudal dari kereta api.

Baca juga: Kim Jong Un Hadiri Uji Coba Rudal Hipersonik, Minta Peningkatan Kekuatan Militer Korea Utara

Baca juga: Geram Atas Sanksi Baru AS, Korut Tembakkan Dua Rudal Lagi

Pyongyang melanjutkan serangkaian peluncuran rudal, meski negara itu telah dilarang PBB dalam melakukan uji senjata balistik.

Pembicaraan denuklirisasi telah terhenti sejak 2019, ketika pertemuan puncak antara Kim dan mantan Presiden AS Donald Trump gagal karena tuntutan Korea Utara untuk diberi keringanan sanksi.

Kementerian luar negeri Korut Jumat pekan lalu mengecam AS karena menjatuhkan sanksi baru akibat tindakannya melakukan uji coba rudal.

Korut menuduh Washington telah melakukan "pendekatan konfrontatif".

AS juga mendesak PBB untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap Korea Utara atas uji coba senjata putaran terakhir.

Baca juga: Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik, Mendarat dekat Zona Ekonomo Eksklusif Jepang

Baca juga: Korea Utara Akui Telah Luncurkan Rudal Hipersonik

Beberapa ahli mengatakan Kim kembali ke teknik lamanya, dengan menggunakan peluncuran senjata dan ancaman untuk mengekstrak konsesi dari AS.

Peluncuran terbaru berlangsung ketika Korea Utara tampaknya bersiap membuka sejumlah perdagangan lintas perbatasan daratnya dengan China.

Korut saat ini lebih terisolasi dari sebelumnya di bawah lockdown sendiri untuk mencegah pandemi Covid-19.

Sejumlah pialang China mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka mengharapkan dimulainya kembali perdagangan reguler dengan Korea Utara segera setelah Senin (17/1/2022).

Ini dilakukan setelah kereta Korea Utara masuk ke kota perbatasan China pada hari Minggu (16/1/2022) dalam penyeberangan pertama sejak lockdown anti-coronavirus dimulai pada 2020.

Baca juga: PM Fumio Kishida Menyesal Korban Penculikan Korut tidak Kembali ke Jepang Sejak 2002

“Waktu ini menunjukkan Beijing lebih dari sekadar terlibat dengan provokasi Pyongyang; China mendukung Korea Utara secara ekonomi dan berkoordinasi dengannya secara militer,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor studi internasional di Universitas Ewha di Seoul.

Pekan lalu China mengkritik sanksi baru AA. Tetapi China juga meminta semua pihak untuk bertindak hati-hati dan terlibat dalam dialog untuk mengurangi ketegangan.

Beijing mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi internasional yang ada, tetapi telah bergabung dengan Rusia untuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)