Kehidupan Muslim Patani di Bawah Pengawasan Ketat Militer Thailand
Thailand meningkatkan pengawasan terhadap tiga provinsi mayoritas muslim di selatan. Selain mengumpul data biometrik, pemerintah juga…
Undang-undang Kejahatan Komputer 2016 dan UU Keamanan Siber 2019 memberikan otoritas Thailand kewenangan mutlak untuk menjalankan pengawasan, atau meminta dan menyita data, atau perlengkapan jika dinilai membahayakan keamanan nasional.
Namun, tanpa perlindungan data dan ditambah dengan UU Anti Separatisme, kewenangan besar ini menjadi petaka bagi penduduk muslim di selatan. "Penggunaan teknologi pengenalan wajah melanggar privasi dan kebebasan warga,” kata Pornpen.
"Pengawasan luas membuat penduduk merasa hidup di penjara. Keberadaannya merupakan sebuah kesewenang-wenangan.”
Seorang juru bicara Komando Operasi Keamanan Nasional Militer Thailand, teknologi pengenalan wajah dan data biometrik merupakan bagian penting dari "sistem pengawasan dan peringatan dini risiko keamanan” untuk mengidentifikasi kelompok separatis.
Hal senada diungkapkan kepolisian Thailand, yang bersikeras sistem biometrik berguna untuk meredam pencurian identitas dan penggunaan kartu SIM gelap untuk tindak terorisme.
rzn/ha (Reuters)
