Joe Biden Undang Taiwan ke KTT Demokrasi, China dan Rusia Tidak Masuk Daftar

TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS Joe Biden mengundang Taiwan dan lebih dari 100 negara untuk mengikuti KTT virtual untuk demokrasi, CNBC.com melaporkan.

Summit for Democracy atau KTT Demokrasi akan digelar secara online pada 9 dan 10 Desember mendatang.

Dalam daftar peserta yang diterbitkan pada hari Selasa (23/11/2021) di situs web Departemen Luar Negeri, tidak ada China dan Rusia.

Tetapi Amerika Serikat mengundang Taiwan, yang tidak diakui sebagai negara merdeka tetapi dianggap sebagai "model demokrasi."

Mengutip The Guardian, Taiwan adalah wilayah dengan demokrasi dan pemerintahan sendiri.

Tetapi Beijing menganggap Taiwan hanyalah bagian dari provinsi China dan menuduh pemerintah Taiwan melakukan separatisme.

Baca juga: Kapal Perang AS Transit Lagi di Selat Taiwan, China Meradang dan Sebut Tindakan Provokatif

Baca juga: China Marah dan Batasi Hubungan dengan Lithuania Gara-gara Taiwan

Pada hari Rabu (24/11/2021), Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan dimasukkannya Taiwan dalam daftar undangan adalah "kesalahan".

Beijing telah lama menentang interaksi resmi antara AS dan wilayah Taiwan.

"Sikap ini jelas dan konsisten. Kami mendesak AS untuk tetap berpegang pada prinsip 'satu China' dan tiga komunike bersama," ujar Fenglian.

Dalam kebijakan 'satu China', AS mengakui bahwa Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi tetapi tidak mengatakan AS mengakui klaim tersebut.

Sikap Xi Jinping Tegas Terhadap Taiwan

Dilansir AFP, dalam pertemuan virtual dengan Joe Biden pekan lalu, Xi Jinping menyatakan sikap tegasnya terhadap Taiwan.

Biden mengatakan AS sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, merujuk pada peningkatan kekuatan militer dan ancaman verbal China.

Baca juga: Joe Biden Bakal Nyapres Lagi di 2024, Usianya Saat Itu 82 Tahun

Baca juga: Momen 85 Menit Kamala Harris Gantikan Joe Biden, Jadi Wanita AS Pertama yang Berkuasa Presiden

Gedung Putih juga menegaskan kembali kebijakan lama AS yang tidak mengakui kemerdekaan Taiwan tetapi mendukung pertahanan pulau itu.

Namun, Xi mencela upaya Taiwan yang berusaha meraih dukungan di antara politisi AS.

Ia menyebut langkah Taiwan itu seperti "bermain dengan api".

"Jika pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan' memprovokasi kami, memaksa kami atau bahkan melewati garis merah, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan tegas," kata Xi.

Kementerian luar negeri China juga menegaskan bahwa mereka "tidak memiliki ruang untuk kompromi" pada masalah Taiwan.

Undangan Lainnya

Dilansir NDTV, selain China dan Rusia, Turki juga tidak masuk daftar undangan.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dijuluki "otokrat" oleh Biden.

Di Timur Tengah, hanya Israel dan Irak yang diundang.

Mesir, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab tidak hadir.

Biden mengundang Brasil, yang dipimpin oleh Presiden sayap kanan kontroversial Jair Bolsonaro.

Di Eropa, Polandia diundang, meskipun ada ketegangan dengan Brussels atas penghormatan terhadap supremasi hukum.

Di pihak Afrika, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, dan Nigeria diundang.

"Untuk KTT ini, ada alasan untuk memasukkan sejumlah besar aktor ke dalam ruangan: ini memberikan pertukaran ide yang lebih baik daripada menetapkan standar yang sempurna untuk kualifikasi," ujar Laleh Ispahani dari Open Society Foundations kepada AFP .

Alih-alih menggunakan KTT sebagai pertemuan anti-China, Ispahani mendesak Biden untuk mengatasi penurunan serius demokrasi di seluruh dunia.

KTT ini diselenggarakan karena demokrasi dianggap telah mengalami kemunduran di negara-negara di mana AS menaruh harapan besar.

Sudan dan Myanmar telah mengalami kudeta militer, Ethiopia berada di tengah-tengah konflik yang dapat menyebabkan "ledakannya", menurut diplomat AS, sedangkan Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan pasukan AS setelah dua dekade.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)