Anggaran Pertahanan Jepang akan Menjadi 11,9 Triliun Yen

Hampir tidak mungkin untuk memperluas skala Pasukan Bela Diri bahkan jika pengeluaran pertahanan meningkat tajam.

Pasukan Bela Diri mengalami kesulitan merekrut anggota, dan bahkan sekarang jumlah anggota berkurang.

Menurut Undang-Undang Pembentukan Kementerian Pertahanan, jumlah personel SDF adalah 247.154, tetapi "kapasitas anggaran" untuk tahun ini dikurangi menjadi 246.748, mengingat tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu.

Namun, jumlah anggota yang sebenarnya pada akhir tahun lalu adalah 227.442, lebih rendah 19.306 dari kapasitas anggaran.

"Sementara kapasitas terus menurun, dari 2018 kami memperluas rekrutmen anggota umum menjadi berusia 18 tahun dan di bawah 33 tahun," ujarnya.

Ketika seorang berusia 32 tahun direkrut dan bergabung dengan tentara sebagai prajurit kelas 2, anggota yang bergabung pada usia 18 tahun pada tahun sebelumnya telah dipromosikan menjadi prajurit kelas 1.

Demikian bimbingan senior 13 tahun lebih muda harus menerima apa adanya.

Hal-hal yang sulit secara emosional mungkin terjadi, tetapi Pasukan Bela Diri tidak punya pilihan selain mati-matian mencocokkan jumlah anggota.

Secara khusus, Pasukan Bela Diri Maritim memiliki kapasitas hukum 45.329, sedangkan jumlah anggota saat ini adalah 42.850, atau kurang dari 2.479.

Baca juga: Kabinet PM Jepang Dengan 3 Menteri Wanita Siapkan 10.000 Tempat Tidur Antisipasi Pandemi

Karena setiap awak kapal memiliki tempat tetap, dapat berbahaya meninggalkan pelabuhan dengan jumlah yang kurang dari tetap.

Untuk alasan ini, kapal pengawal kecil kelas 2.000 ton konvensional memiliki jumlah tetap 120 orang, tetapi kapal pengawal pengganti telah ditingkatkan ukurannya menjadi 3.900 ton dan kapasitasnya dikurangi menjadi 90 orang.

"Selain itu, untuk meningkatkan jumlah pelamar wanita, kami mempromosikan pengangkatan eksekutif wanita (petugas) dan menjadi komandan "Armada Pengawal ke-1" (1 kapal induk ringan, 3 kapal pengawal) dari "Kapal Pengawal Pertama" Grup" (Yokosuka). Dan seorang letnan (kolonel) juga telah ditunjuk," ungkap sumber Tribunnews.com baru-baru ini.

Sebagai hasil dari pemberlakuan undang-undang keamanan, merekrut anggota bahkan akan jadi lebih sulit.

Sedangkan pembelian peralatan militer akan melonjak apabila anggaran pertahanan dinaikkan dua kali lipat.

Pada Juli 2014 selama pemerintahan Abe, Kabinet mengubah interpretasi Konstitusi dan mengizinkan pelaksanaan hak pembelaan diri kolektif, yang membuatnya semakin sulit untuk merekrut personel SDF.