Tolak Ikuti Perintah Junta Militer, 3 Tentara Myanmar Pilih Mengungsi ke India

TRIBUNNEWS.COM, YANGOON - Tiga tentara Myanmar dilaporkan menyeberang ke India untuk mengungsi, daripada menuruti perintah junta militer.

Ketiganya disebut melintas Vanlaiphai Utara menunju Negara Bagian Mizora pada Rabu sore waktu setempat (3/3/2021).

Pejabat di Kepolisian Distrik Serchhip menyatakan, pemerintah lokal memeriksa kesehatan dan mengatur pertemuan dengan mereka.

Pengawas Stephen Lalrinawma kepada Reuters menerangkan, ketiga tentara itu meninggalkan Myanmar karena junta militer berkuasa.

"Mereka mengatakan mendapat instruksi yang tak bisa dipatuhi. Jadi, mereka memutuskan mengungsi," ujar Lalrinawma.

Dilansir Channel News Asia Kamis (4/3/2021), India berbagi perbatasan sepanjang 1.654 kilometer dengan Myanmar.

Negara yang terkenal karena film Bollywood itu sudah menjadi rumah bagi sejumlah pengungsi yang datang dari tetangga.

Termasuk di antaranya adalah etnis Chin dan Rohingya yang mengungsi pada 2017, buntut operasi yang dilakukan Tatmadaw, kantor militer Myanmar.

Pada 1 Februari, Tatmadaw melakukan kudeta dengan mengambil alih pemerintahan dan menangkap sejumlah tokoh politik.

Di antaranya adalah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang dijerat dengan tiga dakwaan, salah satunya adalah kepemilikan walkie talkie.

Junta mengatakan, mereka menerapkan keadaan darurat selama setahun, dan menjanjikan akan menggelar pemilu ulang.

Mereka menuding Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan dalam pemilu November 2020.

Saat itu, NLD dilaporkan mendapat lebih dari 80 persen kemenangan dalam pemilu, dan membuat oposisi yang disokong militer meradang.

Junta Militer tantang Dunia Internasional

Militer Myanmar menyatakan tidak takut terhadap ancaman sanksi internasional terkait kudeta yang mereka lakukan pada 1 Februari lalu.

Hal itu disampaikan seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (3/3/2021) waktu setempat, ketika dia mendesak negara-negara untuk "mengambil langkah-langkah yang sangat kuat" untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

Utusan khusus PBB di Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan 38 orang meninggal pada Rabu (3/3/2021) - hari paling berdarahdan brtutal sejak kudeta - saat militer ingin memadamkan aksi protes.

Schraner Burgener akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat (5/3/2021) besok waktu setempat.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan banyak tokoh sipil  dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

NLD memenangkan pemilu pada bulan November lalu, yang dituding militer curang. Tetapi Komisi pemilihan umum mengatakan pemungutan suara itu adil.

Schraner Burgener mengatakan bahwa dalam percakapan dengan wakil kepala militer Myanmar Soe Win, dia telah memperingatkannya, militer kemungkinan akan menghadapi langkah-langkah tegas dari beberapa negara dan isolasi sebagai ganjaran atas kudeta.

"Jawabannya adalah, 'Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selamat'," katanya kepada wartawan di New York, seperti dilansir Reuters, Kamis (4/3/2021).

" Ketika saya juga memperingatkan mereka akan diisolasi, jawabannya adalah, 'Kita harus belajar berjalan dengan hanya beberapa teman'."

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan untuk melumpuhkan militer dan sekutu bisnisnya.

Dewan Keamanan PBB yang berjumlah 15 anggota telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat, tetapi berhenti pada mengutuk kudeta bulan lalu karena ‘oposisi’ Rusia dan China, yang memandang situasi itu sebagai urusan internal Myanmar.

"Saya berharap bahwa mereka mengakui bahwa itu bukan hanya urusan internal, itu memukul stabilitas wilayah," kata Schraner Burgener tentang China dan Rusia.

Dia menjelaskan Soe Win mengatakan kepadanya bahwa "setelah setahun mereka ingin mengeglar pemilu baru."

 Schraner Burgener terakhir berbicara dengannya pada 15 Februari lalu dan sekarang berkomunikasi dengan militer secara tertulis.

"Jelas, dalam pandangan saya, taktik mereka itu sekarang adalah menyelidiki orang-orang NLD untuk menempatkan mereka di penjara," katanya.

"Pada akhirnya NLD akan dilarang dan kemudian mereka akan menggelar pemilu  baru, di mana mereka ingin menang, dan kemudian bahwa mereka dapat terus berkuasa."

Schraner Burgener mengatakan dia percaya militer "sangat terkejut" oleh asi protes warga sipil Myanmar terhadap kudeta.

"Hari ini kita memiliki anak-anak muda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun, mereka memiliki media sosial, dan mereka terorganisir dengan baik dan sangat bertekad," katanya.

"Mereka tidak ingin kembali dalam kediktatoran dan dalam isolasi."

Sebagian artikel tayang di Kompas.com: 3 Tentara Myanmar Mengungsi ke India daripada Turuti Perintah Junta Militer