Rencana Kontroversial PM Israel untuk Kirim Kelebihan Vaksin ke Negara Sekutu Ditangguhkan

TRIBUNNEWS.COM - Rencana kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengirimkan kelebihan vaksin virus corona ke sekelompok negara sekutu dibekukan, Kamis (25/2/2021).

Kantor Netanyahu menerangkan, keputusan ini diambil menyusul munculnya tantangan hukum terhadap kesepakatan tersebut.

Mengutip Al Jazeera, ini merupakan kebijakan terbaru yang menimbulkan pertanyaan di dalam negeri terkait otoritas pengambilan keputusan Netanyahu.

Rencana tersebut juga menggambarkan bagaimana pada saat kekurangan global, vaksin telah menjadi aset yang dapat digunakan untuk keuntungan diplomatik.

Baca juga: 2 Juta Vaksin Mandiri dari Sinopharm Tiba Bulan Depan

Baca juga: Vaksin yang Dibuat India Justru Ditolak Pekerja Medisnya dan Diragukan Kemanjurannya

Netanyahu mengumumkan pada Rabu (24/2/2021) bahwa dia secara pribadi telah memutuskan untuk membagikan sejumlah kecil kelebihan vaksin Israel dengan negara-negara sekutu.

Dia tidak merinci negara mana yang dimaksud, tetapi media Israel melaporkan bahwa Israel akan mengirim pengiriman ke 19 negara yang memiliki hubungan dekat atau berkembang dengan Israel.

"Saya menyambut baik keputusan untuk membekukan transfer vaksin ke negara lain," kata Menteri Pertahanan, Benny Gantz, di Twitter.

Gantz bertugas di pemerintahan Netanyahu sambil bersiap untuk menghadapi dia dalam pemilihan bulan depan.

Israel telah memiliki salah satu peluncuran vaksin Covid-19 tercepat di dunia, dengan hampir separuh populasinya telah menerima satu dosis.

Namun, Gantz mengatakan keputusan untuk memberikan vaksin harus dibuat di "forum yang tepat" dan Netanyahu tidak akan mengambil tindakan itu sendiri.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Hampir 50 Persen, Israel Bersiap untuk Kehidupan Normal

Baca juga: Ketika Israel-Suriah Sepakat Bertukar Tawanan, Dua Gembala untuk 1 Wanita Israel

Pemerasan Politik

Sebelumnya pada Kamis (25/2/2021), Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyebut pengiriman vaksin luar negeri Netanyahu sebagai "pemerasan politik dan tindakan tidak bermoral".

Al Maliki menuduh Israel "mengeksploitasi kebutuhan kemanusiaan negara-negara ini".

Israel sejauh ini telah memberikan 2.000 dosis kepada Otoritas Palestina, dengan alasan bahwa mereka bertanggung jawab atas sistem perawatan kesehatan mereka sendiri.

Tepi Barat dan Gaza adalah rumah bagi 5,2 juta warga Palestina.

Palestina menuduh Israel mengabaikan tugasnya sebagai kekuatan pendudukan dengan tidak memasukkan warga Palestina dalam program vaksinasi.

Para pejabat Israel mengatakan bahwa di bawah perjanjian perdamaian Oslo, Kementerian Kesehatan PA bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang di Gaza dan sebagian Tepi Barat di mana pemerintahan sendiri terbatas.

Dengan sekira 32.000 dosis vaksin di tangan hingga saat ini, Palestina meluncurkan program vaksinasi terbatas di Tepi Barat dan Gaza bulan ini, dimulai dengan petugas kesehatan.

Meski pun PA mengharapkan untuk menerima pengiriman awal COVAX dalam beberapa minggu, program tersebut berisiko gagal, terutama karena kurangnya dana.

Wilayah Palestina memiliki salah satu tingkat pengujian terendah di Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Bank Dunia dalam sebuah laporan minggu ini.

"Tingkat positif di Tepi Barat lebih dari 21 persen, dan di Gaza 29 persen, menunjukkan penyebaran pandemi yang tidak terkendali," kata Bank Dunia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sputnik V Rusia Memasuki Jalur Gaza, Sebelumnya Sempat Diblokir Israel

Baca juga: Palestina Tuduh Israel Halangi Pengiriman Vaksin Covid-19 ke Gaza

Pengiriman Vaksin Israel

Dua sekutu dekat Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima pengiriman, sebelum program itu ditangguhkan.

Honduras menerima 5.000 dosis vaksin dari Israel pada Kamis (25/2/2021).

Klip video kedatangan mereka ditwit oleh Presiden Juan Orlando Hernandez dengan pesan "Tenanglah, Honduras!"

Negara itu telah mengisyaratkan niatnya untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, memperkuat klaim Israel atas kota yang dianggap sebagai Ibu Kotanya, tetapi membuat marah orang-orang Palestina, yang mengklaim bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara masa depan.

Pada Selasa (22/2/20210, Menteri Luar Negeri Ceko Tomas Petricek mengatakan negaranya telah menerima beberapa ribu dosis.

Republik Ceko adalah salah satu pendukung terkuat Israel di Uni Eropa (UE).

Meski pun Republik Ceko mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, bulan lalu disebutkan dalam keputusan pra-sidang Pengadilan Kriminal Internasional sebagai salah satu negara yang mendukung argumen Israel bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang di Wilayah Palestina.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)