Minggu, 5 Oktober 2025

Impeachment Donald Trump

UPDATE Pemakzulan Kedua Donald Trump: Senat Republik Meminta Penundaan Sidang hingga Februari

Anggota senat Amerika dari Partai Republik meminta penundaan sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump hingga Februari.

ALEX EDELMAN / AFP
Donald Trump di Pangkalan Bersama Andrews di Maryland pada tanggal 20 Januari 2021. Anggota senat Amerika dari Partai Republik meminta penundaan sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump hingga Februari. 

- Apa yang sudah terjadi?

Dewan Perwakilan Rakyat memilih untuk memakzulkan Trump untuk kedua kalinya pada 13 Januari, menggeser proses ke Senat untuk persidangan.

Akan tetapi persidangan itu tidak dapat dilakukan sebelum dia meninggalkan jabatannya pada 20 Januari.

- Bagaimana selanjutnya?

Sidang masih bisa dilakukan meskipun masa jabatan Trump telah berakhir.

Hasil dari pemazulan adalah untuk mengizinkan atau melarang Trump memegang jabatan publik lagi.

Apa yang Diminta Republik?

Pada panggilan ke sesama senator Republik pada hari Kamis (21/1/2021), pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mengatakan ia telah meminta Demokrat DPR untuk menunda pengiriman pasal pemakzulan tunggal ke Senat hingga 28 Januari, sebuah langkah yang akan memulai fase pertama persidangan.

Di bawah jadwal ini, Trump kemudian memiliki waktu dua minggu -hingga 11 Februari- untuk mengajukan pembelaan pra-sidang.

Argumen diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Februari.

Partai Republik, yang kini tidak lagi mengontrol Senat, membutuhkan pemimpin mayoritas Demokrat yang baru, Chuck Schumer, untuk menyetujui gagasan tersebut.

Sepuluh Partai Republik memihak Demokrat DPR dalam memakzulkan presiden pada 14 Januari.

Meskipun Demokrat sekarang mengontrol Senat secara tipis (50:50 ditambah Kamala Harris), mereka membutuhkan dukungan dari setidaknya 17 Partai Republik lain untuk menghukum Trump, karena diperlukan dua pertiga suara (67 suara Senat).

Sejumlah Senat Republik telah mengindikasikan bahwa mereka terbuka untuk hukuman, tetapi sebagian besar meragukan legalitas mengadili seorang presiden setelah dia meninggalkan jabatannya, atau mengatakan prosesnya akan terlalu memecah belah.

Apakah Demokrat Menyertujui Jadwal Itu?

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved