Virus Corona
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Kim Jong Un Dikabarkan Putuskan Hubungan Perdagangan dengan China
Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un merencanakan sejumlah cara untuk mengantisipasi pandemi Covid-19.
TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un merencanakan sejumlah cara untuk mengantisipasi pandemi Covid-19.
Dilansir CNN, sejumlah rencananya itu nampaknya terlalu berlebihan untuk dilakukan.
Kim semakin memperketat perbatasan negara, memutus hubungan perdagangan dengan China, hingga diduga mengeksekusi pejabat bea cukai yang gagal menangani barang impor.
Oktober ini, Beijing hanya mengekspor barang-barang senilai Rp 3 milyar ke Pyongyang.
Jumlahnya mengalami penurunan hingga 99 persen dari September hingga Oktober, menurut data bea cukai China.
Untuk konteksnya, ekspor itu kurang dalam hal nilai dolar daripada China yang diekspor ke Liechtenstein dan Monaco selama Oktober.
China adalah mitra dagang terbesar Korea Utara.
Secara efektif, kehidupan warga Korut bergantung dengan barang-barang China karena rezim Kim Jong Un tidak mengimpor dari negara lain.
Baca juga: AS Tambah Dua Perusahaan China dalam Daftar Hitam, Salah Satunya CNOOC, Beijing Meradang
Baca juga: Korea Selatan Gagalkan Upaya Korea Utara Meretas Data Produsen Vaksin Covid-19

Sebelum Korut diberi sanksi PBB atas program senjata nuklir pada 2016 dan 2017, Beijing menyumbang lebih dari 90 persen perdagangan luar negeri ke Pyongyang.
Angka bea cukai baru, jika akurat, menunjukkan bahwa Kim tampaknya mengurangi atau bahkan memutuskan perdagangan dengan China.
Ini dilakukannya untuk mencegah virus corona masuk ke Korea Utara.
Bahkan keputusan itu mungkin akan tetap dilakukannya meskipun mengancam pasokan makanan dan bahan bakar di negara terisolasi itu.
Langkah tersebut bahkan lebih ekstrem, mengingat China daratan melaporkan sejumlah kasus Covid-19 setiap hari.
Korea Utara belum mengakui adanya penurunan perdagangan atau penyebabnya secara terbuka sampai sekarang.
Tapi pandemi Covid-19 adalah faktor yang bisa menjelaskan kondisi negara tersebut.